Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa keberpihakan presiden selama masa Pilpres telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang Pemilu. Menurutnya, hal ini bukan sesuatu yang baru dan telah menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia, di mana pemimpin sebelumnya juga terlibat dalam partai politik.

Airlangga mencatat bahwa presiden-presiden sebelumnya, seperti Soekarno dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Soeharto dari Golkar, Habibie dari Golkar, Megawati dari PDIP, Gusdur dari PKB, dan SBY dari Demokrat, semuanya memiliki afiliasi partai politik.

Dengan demikian, Airlangga menegaskan bahwa sikap politik yang diambil oleh Presiden Jokowi merupakan hak politiknya yang sah sesuai dengan konstitusi dan undang-undang pemilu. Hal ini dijelaskan oleh Airlangga dalam acara Konsolidasi Partai Golkar Sumatera Regional I.

Ketika ditanya mengenai arah dukungan Presiden Jokowi terhadap pasangan calon presiden mana, Airlangga menjawab dengan berpantun, “Ya sudah gaharu Cendana pula sudah tahu bertanya pula.”

Strategi Konsolidasi Golkar

Airlangga juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), termasuk Sumut, Aceh, Kepri, dan Sumbar. Dia yakin bahwa hasil konsolidasi tersebut dapat meningkatkan potensi kemenangan Partai Golkar dan mendukung kemenangan pasangan Prabowo dan Gibran.

Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini