Blitar , Memo.co.id
Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar, sejatinya adalah urat nadi penting, gerbang menuju saksi bisu sejarah bangsa, Istana Gebang, rumah masa muda Sang Proklamator. Namun, setiap jelang siang, nadi ini tercekik, berubah menjadi “neraka” kemacetan yang menuntut kesabaran hingga ke titik didih.
Bukan karena perayaan besar atau proyek mendadak, biang keladinya adalah rutinitas sederhana: Jam pulang sekolah MI Perwanida.
Di tengah jalan yang memang sudah sempit, kehadiran ratusan wali murid yang menjemput anak bak air bah yang tumpah tak tertampung. Kendaraan mereka, alih-alih parkir pada tempatnya, justru “parkir liar” di kedua sisi jalan, merampas hak pengguna jalan.
“Jalanan ini sudah sempit, Mas! Ditambah parkir sembarangan, kayaknya Blitar ini tidak punya aturan main. Setiap hari saya lewat sini rasanya ingin meledak!” – Gendis, seorang pengguna jalan asal Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, meluapkan kejengkelannya dengan nada tajam.
Kemacetan di lokasi ini bukan sekadar urusan parkir semata, melainkan sebuah “perpaduan maut” antara minimnya disiplin dan buruknya tata ruang.
Kendaraan orang tua murid yang parkir sembarangan tepat di bahu jalan depan MI Perwanida dipadu dengan fenomena “pasar tumpah mini:. Puluhan pedagang kaki lima (PKL) tanpa izin seenaknya mangkal, menggelar lapak di depan gerbang sekolah, memperburuk penyempitan jalan secara brutal.
Aktivitas padat merayap ini, yang terjadi setiap hari kerja, secara langsung melumpuhkan akses vital menuju Istana Gebang. Alhasil, setiap pengendara yang melintas harus berjibaku, merayap perlahan, dan menahan emosi.
Situasi ini tak hanya menghambat, tapi juga memicu kegeraman kolektif. Murtadi, Warga Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, yang saban hari harus melewati jalur ini, merasakan penderitaan yang sama.
“Mestinya jalan utama menuju tempat bersejarah seperti Istana Gebang itu dijaga ketertibannya. Ini malah jadi tontonan semrawut. Apakah harus ada korban dulu baru pihak terkait bergerak? Kami capek disuruh sabar setiap hari!” – Murtadi dengan nada menuntut, menyuarakan frustrasi para komuter.
Warga mempertanyakan, di mana peran penegak hukum dan instansi terkait? Mengapa simpul kemacetan yang bersifat rutin dan terprediksi ini dibiarkan membusuk menjadi masalah akut?
Blitar, sebagai Kota Proklamator, seolah ternoda oleh pemandangan ini. Jalan Sultan Agung, yang seharusnya menjadi etalase wajah kota, justru menampilkan ironi: sejarah besar harus terhenti di tengah kemacetan yang sepele namun mematikan pergerakan.
Tinggal menunggu waktu, kapan otoritas setempat akan mencabut akar masalah ini, menertibkan parkir liar, dan mengurai benang kusut yang telah lama mencekik jalur utama kota tersebut.**
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
