Langkah Tegas Hentikan 2 Pejabat PUPR Blitar Tetap Digaji
Persoalan ini bukan hanya sekadar urusan administratif, melainkan menyentuh prinsip dasar moralitas dalam pemerintahan. Munculnya kabar 2 pejabat PUPR Blitar tetap digaji pasca-vonis penjara adalah tamparan bagi sistem kepegawaian kita. Kedepannya, integrasi data antara pengadilan tipikor dengan database kepegawaian nasional harus diperkuat agar pemberhentian otomatis dapat dilakukan tanpa harus menunggu surat manual yang memakan waktu berbulan-bulan. Ketegasan pemerintah daerah dalam mengeksekusi sanksi akan menjadi tolak ukur serius atau tidaknya mereka dalam memerangi korupsi hingga ke akar-akarnya.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
