MEMO – Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) menyoroti bahwa sistem pelayanan kesehatan di tanah air belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek kesehatan gigi dan mulut dalam pendekatan promotif serta preventif. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa masalah kesehatan gigi masih menduduki peringkat teratas dalam hasil pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara berkala.
Saat ini, Indonesia menghadapi kekurangan tenaga dokter gigi yang cukup signifikan, mencapai lebih dari 10 ribu dokter. Menyikapi kondisi ini, PDGI menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan minimnya jumlah dokter gigi di berbagai wilayah Indonesia.
“Dengan solusi yang berlandaskan regulasi yang kuat, bukan sekadar kompromi terhadap kualitas pelayanan, PDGI sangat yakin bahwa pelayanan kesehatan gigi yang bermutu tinggi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja, hal ini harus dilakukan tanpa mengorbankan keselamatan pasien,” tegas Ketua Umum PDGI, drg. Yudi Mulyana, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Selasa (15/4/2025).
Berikut adalah beberapa rekomendasi konkret yang diajukan PDGI kepada pemerintah:
1. Mengintensifkan upaya peningkatan literasi kesehatan gigi dan mulut melalui pendekatan berbasis komunitas. Langkah ini dapat dilakukan melalui kolaborasi aktif dengan kader kesehatan, perawat gigi, dan bidan yang ada di masyarakat.
2. Menempatkan dokter gigi pasca-program *internship* di lokasi-lokasi strategis yang menjadi prioritas, dengan memberikan insentif yang menarik serta jaminan pengembangan karier yang jelas.
3. Memanfaatkan *teledentistry* dan teknologi digital secara optimal untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil secara lebih efisien dan efektif.
