Kondisi tersebut memicu dampak berantai. Sejumlah tenaga otenaga outsourcing kebersihan tidak dipekerjakan, membuat berbagai ruas jalan dan kawasan perkantoran di Kota Blitar dipenuhi sampahat Kota Adipura yang selama ini menjadi kebanggaan pun kini dipertaruhkan.
Ironisnya, di sejumlah kantor pemerintahan, para ASN terpaksa turun tangan menyapu dan mengepel lantai karena ketiadaan petugas kebersihan.
Baca Juga: Pimpinan SMSI dan JAM Intel Kejagung Bahas Sinergi Bersama ABPEDNAS
GPN juga menyinggung peran PT Sasana Bersaudara Indonesia selaku pihak penyedia outsourcing yang dinilai tidak profesional. Meski sempat mendapat kritik dari salah satu anggota dewan, pihak perusahaan tersebut memilih diam seribu bahasa.
“Kalau memang tidak layak menjadi mitra rumah sakit dan OPD, ya jangan dipaksakan. Jangan rakyat kecil yang jadi korban eksperimen,” sindir Pipit.
Baca Juga: Menang jadi Ketua KONI Kota Blitar, Samanhudi Sentil Dugaan “Cawe-Cawe” Pemkot
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, memastikan pihaknya akan menerima dan menindaklanjuti aspirasi GPN. DPRD berjanji melibatkan seluruh komisi serta dinas terkait untuk mengurai persoalan tersebut.
“Kami akan menyertakan masing-masing komisi dan dinas terkait. Bahkan beberapa dinas sudah kami panggil sebagai mitra kerja untuk dimintai penjelasan soal tenaga THL dan outsourcing,” ujar Syahrul Alim.
Baca Juga: Didemo MAKI dan Aktivis, Pencalonan Eks Napi Korupsi Ketua KONI Kota Blitar Tuai Penolakan Keras
Hasil dari pembahasan di tingkat komisi, lanjut Syahrul, akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi DPRD Kota Blitar.
“Setelah pembahasan di komisi, DPRD akan membuat surat rekomendasi kepada Wali Kota Blitar sebagai bahan pengambilan kebijakan,” pungkasnya.**
