Blitar, Memo.co.id
Ketegangan politik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian meruncing. Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang seharusnya membahas Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026, pada Rabu (27/8/2025), akhirnya batal digelar lantaran tidak memenuhi kuorum.
Baca Juga: Ricuh di Depan DPRD Blitar, Mahasiswa Soroti MBG dan KDMP, Ketua Dewan Turun Tangan
Menurut informasi yang diperoleh dari sumber internal Pemkab Blitar, ada dugaan upaya adu domba antar fraksi di DPRD melalui salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ada aktor di balik ini yang sengaja mengarahkan bola panas ke DPRD. Padahal, yang masyarakat tidak tahu, ada upaya mengadu domba antarfraksi. Setiap dewan punya konstituen, jelas tidak akan terima kalau pokirnya tidak dimasukkan ke SIPD,” ungkap sumber tersebut.
Baca Juga: Tiga Terpidana Lakukan Pengembalian Uang Korupsi Dam Kalibentak Blitar
Ia mengungkapkan, dalam rapat Banggar sebelumnya, Rabu (19/8/2025), ditemukan dugaan bahwa OPD terkait sengaja menyembunyikan 33 item pokok pikiran (pokir). Pokir tersebut disebut tidak dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga memicu ketegangan di internal dewan.
Situasi itu kemudian berujung pada aksi boikot rapat Banggar pada Rabu (27/8/2025), yang hanya dihadiri 10 anggota dewan dan 1 wakil ketua DPRD.
Baca Juga: Mulai Dikerjakan! Jembatan Garuda Blitar Target Selesai Dua Bulan
Lebih jauh, sumber tersebut menambahkan, isu lain yang berkembang di kalangan pejabat OPD adalah adanya upaya sabotase terhadap kepemimpinan Bupati Blitar, Rijanto.
“Seakan ada duri dalam daging di pucuk pimpinan. Ada yang sengaja membuat Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan Pak Rijanto jadi gaduh. DPRD yang akhirnya jadi kambing hitam,” imbuhnya.
Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto, S.Sos., M.Si., turut membenarkan adanya isu tersebut. Ia menyebut, aktor intelektual di balik kisruh ini bukanlah orang baru.
“Aktornya pasti pemain lama. Saya takutnya bupati tidak sadar kalau pemerintahannya sedang disabotase. Bisa dibilang ada ‘sengkuni’ di pemerintahan Pak Bupati. Opini masyarakat digiring seolah-olah ini cuma masalah pokir, padahal kenyataannya lebih besar dari itu,” tegas Mujianto.
Mujianto juga mengingatkan, kegagalan rapat Banggar bisa berdampak lebih jauh. Menurutnya, agenda rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS 2026 dan perubahan APBD 2025 yang direncanakan berlangsung Jumat (29/8/2025), sangat mungkin batal.
“Ada kemungkinan batal, tapi kita berharap bupati segera sadar. Anggaran harus segera disahkan agar pembangunan bisa berjalan. Jangan sampai rakyat yang dikorbankan,” tandasnya.**
