“Sekarang saya nyopir sendiri. Sopir saya sampai hari ini belum ada kepastian bisa bekerja kembali atau tidak,” ungkapnya.
Syahrul menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal kenyamanan pejabat, melainkan menyangkut pelayanan publik secara menyeluruh. Menurutnya, hampir seluruh OPD kini mengalami gangguan operasional.
Baca Juga: Jatmiko Pastikan Jaga Jarak dari Kekuasaan: “Saya Tidak Manfaatkan Posisi Keluarga”
“Yang piket jaga terpaksa diambil dari ASN secara gantian. Di sekretariatan pontang-panting karena kekurangan tenaga Banpol. Belum lagi tenaga kebersihan, dampaknya jelas, sampah berserakan di jalanan,” tegasnya.
Kritik serupa juga dilontarkan Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Dedik Endarwanto. Ia menilai kebijakan Wali Kota Blitar bersama mitra pengusaha outsourcing dilakukan secara tidak profesional dan minim perencanaan.
Baca Juga: PKK Rejotangan Dorong Ketahanan Keluarga, Soroti Lonjakan Perceraian di Tulungagung
“Kalau hasilnya seperti ini, jelas yang dirugikan bukan hanya tenaga kerja, tapi juga masyarakat luas. Kota jadi kotor, pelayanan terganggu,” kata Dedik.
Melihat kondisi jalanan yang dipenuhi sampah dedaunan, Dedik mendesak Pemkot Blitar segera mengambil langkah konkret dan tidak saling lempar tanggung jawab.
Baca Juga: Mantan Wabup Blitar Jadi Korban Penipuan, Terpidana Mulia Wiryanto jadi Buron
“Sebaiknya segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pelayanan publik harus berjalan dan jalanan tidak boleh dibiarkan kumuh,” pintanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Blitar terkait solusi jangka pendek maupun rencana pengganti atas pemecatan ratusan tenaga outsourcing dan THL tersebut. Sementara itu, masyarakat hanya bisa berharap kebijakan yang diambil tidak semakin menjauh dari kepentingan publik dan rasa keadilan sosial.
