“Jadi kami ada pengaduan dari masyarakat terhadap SPA 129 di Jalan Tidar. Lalu kita tindak lanjuti, kita undang semua, ternyata terbukti bahwa izin dari SPA itu tidak memenuhi syarat yaitu izinnya pijat,” tambah Machmud.
Lebih lanjut, Machmud menguraikan perbedaan esensial antara pijat tradisional dan spa, yang menurutnya seharusnya dipahami dengan baik oleh para pejabat di dinas terkait. Pijat tradisional, jelasnya, berfokus pada pemulihan fisik melalui teknik pemijatan konvensional. Sementara itu, spa mencakup rangkaian perawatan yang lebih luas, termasuk aspek kecantikan dan relaksasi dengan berbagai metode.
“Pijet itu bisa pijet tradisional. Kalau spa itu beda. Spa itu ya termasuk masuk kecantikan dan lain-lain,” imbuhnya.
Ironisnya, dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kepala Bidang Pariwisata Disbudporapar Surabaya, Farah Andita Ramadhani, justru menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai perbedaan mendasar antara layanan spa dan pijat tradisional. Hal ini semakin memperkuat penilaian DPRD terhadap lemahnya pengawasan dan pemahaman regulasi di dinas terkait.
DPRD Kota Surabaya menilai ketidaksesuaian izin dan praktik usaha SPA 129 sebagai pelanggaran serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang efektif.
“Ini bukti bahwa pengawasan terhadap praktik usaha belum maksimal. Jika dibiarkan, bisa menimbulkan penyimpangan yang lebih luas,” pungkas Machmud, menekankan urgensi tindakan nyata dari Pemkot Surabaya.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
