MEMO – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi, menepis kabar yang menyebutkan adanya rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Ia menegaskan bahwa penghapusan subsidi BBM bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja, karena memerlukan persetujuan dari DPR.
“Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Semua mekanisme terkait subsidi BBM harus mendapat persetujuan dari DPR RI,” ujar Bambang dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas berkembangnya isu yang menyebut bahwa subsidi BBM akan dihapus dalam waktu dekat. Bambang menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa diubah secara sepihak tanpa melalui pembahasan di legislatif.
Ia juga menjelaskan bahwa subsidi BBM merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, menurutnya, kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan perlindungan bagi masyarakat kecil yang membutuhkan.
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Bambang mengakui bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi serta pembenahan dalam mekanisme distribusinya.
“Presiden menginginkan agar subsidi BBM benar-benar diterima oleh masyarakat kecil yang berhak. Memang, saat ini masih ada yang kurang tepat sasaran, tetapi ke depan kita akan perbaiki agar lebih efisien,” jelasnya.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
Selain itu, Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan isu penghapusan subsidi BBM. Menurutnya, Luhut bukan berbicara soal penghapusan, melainkan tentang penyempurnaan skema subsidi agar lebih terarah.
