Blitar, memo.co.id
Gelombang penolakan terhadap pencalonan mantan narapidana kasus korupsi dan perampokan sebagai Ketua KONI Kota Blitar memanas. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Wilayah Blitar Raya bersama sejumlah aktivis menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Blitar, Senin (18/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan keras terhadap upaya menghidupkan kembali figur bermasalah hukum untuk memimpin organisasi olahraga. Mereka menilai olahraga harus dijaga dari kepentingan politik dan figur yang memiliki rekam jejak buruk.
Sekretaris MAKI Blitar Raya, Mariono Setyo Budi atau akrab disapa Mario Budi, menegaskan pencalonan mantan koruptor sebagai Ketua KONI merupakan bentuk penghinaan terhadap nilai sportivitas dan moral publik.
“Rakyat Kota Blitar tidak pernah diam melihat kejahatan berbalut jabatan. Olahraga itu tempat lahirnya keteladanan, bukan panggung bagi muka bejat perampok uang rakyat,” tegas Mario dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikapnya, MAKI melayangkan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Kota Blitar menolak pencalonan mantan napi korupsi, menjalankan proses secara transparan, serta mematuhi AD/ART KONI yang mensyaratkan calon memiliki reputasi tidak tercela.
Kedua, MAKI mendesak DPRD Kota Blitar melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya Musorkot KONI. Mereka meminta tidak ada penyalahgunaan kewenangan demi meloloskan calon yang dianggap cacat moral.
“Prinsip sportivitas harus ditegakkan sebagai amanat Undang-Undang Keolahragaan,” ujar Mario.
Ketiga, MAKI meminta Wali Kota Blitar mencabut seluruh bantuan dana hibah maupun anggaran operasional KONI apabila organisasi tersebut tetap dipimpin mantan narapidana korupsi dan perampokan.
Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin menemui langsung massa aksi. Ia menyebut seluruh cabang olahraga memiliki integritas untuk memajukan dunia olahraga di Kota Blitar.
“Kami yakin para cabor memiliki integritas untuk memajukan olahraga Kota Blitar. Maka dari itu nanti malam saya panggil semua pengurus KONI dan seluruh para cabor,” kata Mas Ibin.
Sementara itu, Ketua TPP KONI Kota Blitar, Slamet, menegaskan pihaknya telah menjalankan seluruh mekanisme sesuai tahapan yang berlaku.
“Saya sudah melakukan mekanisme sesuai tahapan. Soal adanya aspirasi, kami memiliki pimpinan, nanti akan kami konsultasikan ke KONI Provinsi dan pusat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua KONI Kota Blitar, Sukarji. Ia menilai penyampaian pendapat merupakan hak seluruh warga negara dan pihaknya akan meminta arahan dari lembaga yang lebih berwenang.
“Bahwasanya menyampaikan pendapat itu hak sesama warga. Untuk itu kami akan mengirimkan surat ke KONI pusat dan Kemenpora selaku pembina olahraga seluruh Indonesia,” ucap Sukarji.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, juga meminta polemik tersebut dikonsultasikan kepada pihak yang lebih kompeten, termasuk aspek hukumnya.
“Mekanismenya mantan napi boleh atau tidak, sebaiknya dikonsultasikan kepada yang lebih berkompeten, termasuk tanya ke pengadilan,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Ratu Adil sekaligus pendiri Revolutionary Law Firm, Mohammad Trijanto, menegaskan Ketua KONI harus memiliki rekam jejak yang baik karena organisasi tersebut menggunakan dana hibah pemerintah daerah.
“Agar Ketua KONI memiliki rekam jejak yang baik. Karena pemerintah kota yang menggelontorkan dana hibah. Harus dipimpin ketua yang kompeten dan rekam jejaknya baik,” ujar Trijanto.
Ia juga menyebut kelanjutan jadwal Musorkot KONI masih bersifat tentatif menunggu hasil pertemuan antara pemerintah kota, KONI, dan cabang olahraga.
“Soal besok jadwal Musorkot dilanjutkan atau tidak, kata Mas Wali tetap tentatif dan kondisional. Karena yang punya gawe KONI, nanti hasil pertemuan malam ini seperti apa,” pungkasnya.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
