Sebab, jika regulasinya terlalu ketat, industri insurtech malah bisa layu sebelum berkembang. Sebaliknya, kalau regulasinya terlalu longgar akan timbul masalah baru. Artinya, pengetahuan terkait perkembangan teknologi finansial penting dimiliki oleh DK OJK.
Lulusan University Of Bradford tersebut juga menyoroti masalah perusahaan teknologi finansial (fintech) atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang cukup lama mengatasi persoalan itu. Dia berharap, OJK bisa lebih responsif ke depan. Juga, soal fenomena mata uang kripto alias Cryptocurrency yang transaksinya tembus Rp 1,7 triliun per hari. “Itu sebenarnya masuk kategori investasi keuangan digital, dimana peran OJK sangat krusial. Tapi saat ini regulasi masih abu-abu,” bebernya.
Kriteria berikutnya, lanjut Bhima, tentu soal integritas. Karena tantangan di industri jasa keuangan semakin kompleks. Maka, DK OJK dituntut untuk profesional. Tidak berkaitan dengan politik praktis, khususnya jelang pemilihan umum (pemilu) Presiden RI 2024.
Di sisi lain, CEO Menara Digital Anthony Leong mengatakan, pemilihan DK OJK periode 2022-2027 merupakan proses penting untuk memilih kandidat yang kompeten, kredibel dan berpengalaman. Terutama dalam menyusun, mengarahkan, dan melaksanakan strategi maupun kebijakan yang dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di saat bersamaan juga mendorong pertumbuhan ekonomi makroprudensial melalui sektor jasa keuangan.
