“Brimob itu pasukan perang, bukan pasukan pengayom masyarakat. Letakkan saja Brimob di bawah Kemenhan atau sekalian masuk struktur TNI Angkatan Darat,” demikian usulan yang dilontarkan.
Argumen di balik usulan ini sangat jelas: Kondisi saat ini menunjukkan Polri terlalu kuat secara militer (super body) namun lemah dalam fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat, yang memicu potensi arogansi institusi. Memisahkan Brimob adalah langkah penting untuk menjamin pemisahan fungsi militer dan polisi, sesuai semangat Reformasi 1998.
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
Intrik Politik di Balik Layar Transformasi
Di tengah desakan reformasi ini, situasi terkini di pemerintahan menunjukkan adanya friksi.
Saat ini, pemerintah dilaporkan sedang membentuk Tim Transformasi Kepolisian, yang ironisnya juga diikuti oleh pembentukan tim transformasi tandingan oleh Kapolri sendiri. Kedua tim ini disebut bergerak berseberangan, bukan saling mendukung.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Situasi politik ini semakin menarik perhatian publik setelah beberapa insiden simbolis baru-baru ini:
Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaporkan terlihat tidak menyalami Kapolri di sebuah acara.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terlihat tidak menyalami Kapolri pada acara ulang tahun TNI ke-80.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan: Apakah insiden tersebut hanya kelalaian manusiawi, ataukah itu adalah sebuah kode keras dari elite politik terhadap situasi internal dan arah reformasi di tubuh Polri?
