Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhadapan dengan tantangan penyediaan listrik di desa, menyentuh isu kontroversial alokasi dana dari Kementerian Keuangan. Meskipun rasio elektrifikasi mencapai rekor tinggi, kendala pembiayaan membuat ribuan rumah tangga dan desa di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih gelap. Apa langkah selanjutnya dan bagaimana pemerintah merespons urgensi listrik desa?
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Tantangan Kementerian ESDM Menerangi Desa-desa Terpencil
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyoroti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait alokasi dana negara untuk menyuplai listrik ke desa. Jisman Parada Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menyatakan bahwa rasio elektrifikasi tahun lalu mencapai 99,78 persen, dengan 98,32 persen diantaranya berasal dari PT PLN (Persero). Sementara itu, rasio desa berlistrik pada tahun 2023 mencapai 99,83 persen.
Hutajulu menyampaikan bahwa kendala muncul tahun ini ketika penyertaan modal negara dibatalkan, mencapai Rp6,7 triliun. Anggaran sebesar Rp4,5 triliun yang sudah dikontrak dengan PLN juga dibatalkan oleh pemerintah untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) listrik desa.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
Dalam Konferensi Pers ESDM di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan, Hutajulu menyatakan harapannya agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat menyediakan dana tersebut agar masalah ini dapat segera teratasi.
Ia menambahkan bahwa setelah lebih dari 78 tahun merdeka, masih ada desa-desa yang belum teraliri listrik, yang dirasakannya sebagai sesuatu yang kurang tepat.
Data dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sekitar 185.662 rumah tangga di Indonesia masih belum mendapatkan pasokan listrik. Selain itu, 140 desa, terutama di Indonesia timur, belum memiliki akses listrik hingga saat ini.
Perjuangan 100 Persen Elektrifikasi
Hutajulu menjelaskan bahwa upaya untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen telah dihitung, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp22,08 triliun untuk menyelesaikan target tersebut hingga tahun 2025.
Desa-desa yang belum teraliri listrik, terutama di bagian timur yang sulit diakses dan tidak komersial bagi PLN, memerlukan intervensi pemerintah untuk mencapai keadilan sosial.
