Pengakuan ini menambah daftar panjang ketidakpastian pelaksanaan MBG di Blitar Raya.
Pakunden Lebih Dulu Tutup Total
Baca Juga: Putusan PK MA Dinilai Perjelas Status Kepemimpinan PSHT, Tim Kuasa Hukum Beberkan Landasannya
Sehari sebelumnya, warga Pakunden lebih dulu dikejutkan dengan penghentian total operasional SPPG setempat. Lorenza, salah satu warga Pakunden, mengaku menerima pesan resmi dari Kepala SPPG Kota Blitar Sukorejo Pakunden atau “Dapur Gemilang”, Suprayitno Fitra B.P.
Dalam pesan edarannya, Suprayitno menyatakan bahwa operasional SPPG Pakunden dihentikan sementara mulai 15 Desember 2025, tanpa menyebut batas waktu pasti.
Baca Juga: CV Bumi Indah Respons Keluhan Warga Soal Bau, Hasil Uji Lab Segera Keluar
“Sehubungan dengan kendala administrasi akhir tahun dan penyesuaian anggaran, SPPG Pakunden akan menghentikan sementara operasional hingga batas waktu yang belum ditentukan,” tulis Suprayitno.
Penghentian ini dilakukan tanpa skema kompensasi maupun solusi alternatif bagi penerima manfaat.
Baca Juga: Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Maju Bursa Ketua KONI, Bakal Head to Head dengan Tony Andreas
Alarm Serius Tata Kelola Anggaran
Rentetan kejadian di Pakunden dan Tanjungsari memunculkan dugaan kuat adanya persoalan sistemik dalampersoalan sistemik dalam mekanisme pencairan anggaran MBG, baik dari pusat maupun daerah, khususnya menjelang tutup buku tahun anggaran 2025nak dan balita yang seharusnya menerima asupan gizi rutin kini berada dalam posisi rentan. Dapur-dapur yang seharusnya mengepul demi masa depan generasi muda, justru padam satu per satu.
“Kami hanya berharap MBG bisa segera normal kembali,” ujar Lorenza lirih, mewakili kegelisahan para ibu di Blitar.
Di tengah jargon besar tentang pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas generasi bangsa, realitas di lapangan justru menunjukkan ironi: ketika anggaran tersendat, yang pertama kali dikorbankan adalah piring anak-anak.
Dan di Blitar, pertanyaan itu kini menggantung: di mana negara saat dapur MBG kehabisan bahan bakar?
