Diputuskan Rapat Internal, Bukan Perintah Wali Kota
Menariknya, ketiga saksi kompak menyebut praktik ini bukan hasil instruksi langsung dari sang wali kota.
Seno Bayumurti membenarkan, pemotongan fee dilakukan setelah pekerjaan proyek rampung, berdasarkan keputusan rapat internal semata.
Sementara Riski Septiyanto punya cerita tersendiri. Menurutnya, sejumlah rekanan kerap datang dengan membawa embel-embel nama sang wali kota untuk memuluskan permintaan proyek.
“sudah dapat petunjuk dari bapaknya,” begitu klaim yang biasa dilontarkan rekanan tersebut, menurut Riski. Klaim itu kemudian dilaporkan ke atasan, dalam hal ini Hesti dan Thariq.
Riski juga membeberkan pola kerja di lapangan. Beberapa pekerjaan strategis maupun perbaikan darurat kerap dikerjakan lebih dulu oleh rekanan, bahkan sebelum anggaran resminya cair, dengan memanfaatkan dana pemeliharaan sebagai talangan sementara.
Bagian dari Dakwaan Rp10,7 Miliar
Fakta persidangan ini sejatinya cuma satu keping dari gambar besar dakwaan yang menjerat Maidi.
Total nilai suap dan gratifikasi yang didakwakan jaksa terhadapnya tembus Rp10,7 miliar. Rinciannya, dugaan pemerasan berkedok dana corporate social responsibility proyek Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo senilai Rp1,7 miliar, ditambah dugaan gratifikasi berupa commitment fee dari proyek-proyek DPUPR yang nilainya lebih dari Rp9 miliar.
Meski demikian, Maidi sendiri sejak awal persidangan konsisten membantah seluruh keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk soal dugaan aliran dana pengamanan ini.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
