NGANJUK, MEMO – Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Cabang Nganjuk dalam waktu tidak lama harus siap siap berhadapan dengan kelompok lintas LSM di meja hearing DPRD Nganjuk.
Pertarungan data akan diuji dihadapan para wakil rakyat. Apa saja tema yang diadukan ke dewan oleh LSM FAAM dan BPH – RI ? Ini hasil wawancaranya.
Materi pengaduan ternyata terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit KUPRA di BRI.
Dari dua produk pioner milik BRI tersebut dipandang oleh Ahmad Ulinuha ( Ketua DPC LSM FAAM ) dan Amanu selaku ketua BPH- RI Nganjuk terkesan tidak pro rakyat. Salah satunya seperti persoalan yang muncul dari BRI Unit Gondang. Yaitu terkait uang 47 juta yang sudah diterima BRI hasil pembayaran angsuran pinjaman dari Rikwan Setiabudi yang bukan debitur ( peminjam).
Munculnya persoalan itu , berbagai upaya awal telah dilakukan oleh kedua lembaga kontrol sosial tersebut ( LSM FAAM dan BPH – RI ). Mulai dari audiensi, mediasi, hingga penyampaian beberapa surat somasi namun belum mampu memberikan jawaban yang dinilai memadai.
Tidak puas dengan hasil awal, akhirnya DPC LSM Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat (FAAM) Kabupaten Nganjuk bersama Badan Peserta Hukum Reclasering Indonesia (BPH-RI) mengeluarkan jurus baru. Dengan cara mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (hearing) kepada DPRD Kabupaten Nganjuk. Dan secara resmi surat aduan tersebut sudah diterima oleh sekretariat dewan sejak Senin (3/8/2026).
Dikatakan Cak Godir panggilan akrab ketua DPC LSM FAAM bahwa permohonan tersebut diajukan sebagai langkah lanjutan setelah berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan dinilai belum menemukan titik temu.
Meski dalam proses pendampingan terdapat beberapa tuntutan yang akhirnya dipenuhi oleh pihak BRI, namun pokok-pokok pertanyaan yang selama ini disampaikan melalui surat somasi disebut belum pernah dijawab secara utuh.
Secara prinsip ditegaskan Cak Godir bahwa sejak awal lembaganya tidak pernah menutup ruang dialog. Pendampingan dilakukan dengan harapan persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik tanpa harus melibatkan forum yang lebih luas.
” Karena langkah awal tidak menemukan titik terang, dengan terpaksa kita adukan ke dewan dalam rangka permohonan rapat dengar pendapat,” tegas Cak Godir.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
