Memo, Surabaya — Dorong Efek Jera Koruptor Ulama Jatim Usulkan Hukuman Mati. Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, MA, mengusulkan penerapan sanksi hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara dengan nilai di atas Rp100 miliar.
Gagasan tegas tersebut disampaikan KH Asep seusai memimpin upacara penurunan bendera Merah Putih memperingati HUT ke-81 RI di lapangan SMP-SMA Amanatul Ummah Siwalankerto, Surabaya, pada Senin (17/8/2026). Sanksi berat ini dinilai perlu diterapkan bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset demi memberikan efek jera yang maksimal.
“Pada kesempatan tersebut, kami meminta kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset agar siapa pun yang kedapatan melakukan korupsi, seluruh asetnya disita negara,” tegas KH Asep.
Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) tersebut menegaskan bahwa penindakan tegas terhadap para perampok uang negara merupakan wujud penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Ia berharap aspirasi ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto guna menguatkan agenda pemberantasan korupsi di tanah air.
Di samping mendorong sanksi tegas bagi koruptor, Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) ini mengingatkan agar seluruh tingkatan pemerintahan berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat. Ia juga menyoroti beban anggaran negara akibat porsi jabatan serta tantiem komisaris BUMN yang dinilainya tidak rasional.
“Pemerintah di semua tingkatan harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Jika semua elemen bergerak secara anti-korupsi dan menerapkan sanksi tegas terhadap para perampok kekayaan negara, Indonesia pasti akan maju, adil, dan makmur,” ujar KH Asep.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
