“Pengelolaan keuangan adalah pusat dari semua kinerja di pemerintah daerah. Jadi manakala pengelolaan keuangan dan pelayanan baik, maka kinerja OPD bisa baik,” jelasnya.
Sebaliknya, ia memperingatkan bahwa jika pengelolaan keuangan di OPD tidak baik, hal tersebut sangat berbahaya karena berpotensi mengarah ke tindak pidana korupsi atau kesalahan fatal lainnya. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang ini wajib diprioritaskan.
Dalam Jaring Telusur, empat asesor bertugas pada masing-masing meja untuk menggali informasi mendalam dari para peserta. Para asesor ini ingin mengetahui feedback riil dan kebutuhan pelatihan lanjutan apa saja yang dikehendaki para alumni PPK dan Bendahara.
Un Ahmad berharap agar para peserta menyampaikan jawaban atau penjelasan yang jujur dan apa adanya kepada asesor. “Jadi yang peserta rasakan dan inginkan agar disampaikan secara riil agar tim asesor bisa menyimpulkan suatu konklusi yang betul dan baik untuk pengembangan diklat ke depan,” pungkasnya.
Baca Juga: Terbukti Korupsi, Kades Pojok Wates Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp600 Juta
