Beberapa Kalangan Aktifis Bondowoso Menilai Rekomendasi DPRD Tentang Hak Interpelasi Terkesan Lempeng

[ad_1]

Bondowoso, Memo

Baca Juga: Stok LPG 3 Kg Aman Masyarakat Besuki Jangan Panic Buying Jelang Ramadhan

Melalui surat rekomendasi DPRD Bondowoso terkait hak interpelasi agar memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang dinilai melakukan pelanggaran hukum dalam mutasi jabatan kini lempeng.

Mereka kini memiliki alasan bahwa tugas DPRD sudah tuntas dengan memberikan rekomendasi itu ke Bupati Bondowoso KH Salwa. Sehingga kini DPRD tak lagi bisa mengintervensi Bupati sehingga memuluskan rekomendasi itu dengan menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada pejabat tersebut.

Baca Juga: Askot PSSI Kota Kediri Halal Bil Halal!! Tomy Ari Wibowo Minta Sinergi Bareng Bangkitkan Sepakbola di Kota Tahu

Meski demikian, ketua DPD LSM Jaka Jatim, Jamharir mengatakan meskipun DPRD sudah melayangkan surat rekomendasi ke Bupati namun DPRD tidak memberikan dukungan politik yang kuat pada Bupati, maka bukan tidak mungkin surat rekomendasi tersebut akan hambar.

“Bila Bupati bergerak sendiri tanpa ada perlindungan politik yang kuat, ini sama halnya menutup ruang gerak petahana untuk melakukan sanksi tegas pada pejabat terkait karena Bupati telah memilih pejabat tersebut dengan pemikiran yang matang.

Baca Juga: Gedung Baru Univ Islam Syekh Wasil Al Wasil Kota Kediri Diduga Salahi Bestek, Pejabat Belum Bisa Dikonfirmasi