Bandung, Memo|
Program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yangUnique dengan mengirimkan siswa ke barak militer, menuai catatan kritis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hasil pengawasan KPAI mengungkap sejumlah temuan yang mengindikasikan ketidaknyamanan hingga keinginan siswa untuk meninggalkan program tersebut.
Salah satu poin krusial yang disoroti KPAI adalah adanya keluhan dari sebagian peserta didik yang merasa tidak betah selama mengikuti pelatihan di lingkungan militer. Alasan mereka beragam, mulai dari kerinduan untuk kembali belajar di sekolah formal hingga keinginan untuk sekadar membeli camilan di luar barak.
“Sebagian anak mengikuti diklat ini atas rekomendasi guru Bimbingan Konseling (BK). Ada yang menyampaikan rasa tidak nyaman, keinginan untuk tetap belajar di sekolah seperti biasa, bahkan ada yang mencoba keluar dari depo pendidikan dengan alasan sederhana, ingin membeli makanan ringan,” ungkap Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menyuarakan temuan pihaknya.
Meskipun KPAI tidak menemukan indikasi kekerasan fisik terhadap para peserta didik, Aris mencatat adanya sinyalemen kelelahan yang dialami anak-anak selama mengikuti materi pelatihan. Kondisi ini tercermin dari perilaku mereka saat sesi pembelajaran berlangsung. “Anak-anak terlihat letih, sehingga saat materi disampaikan, beberapa di antaranya tampak mengantuk, kehilangan fokus, dan asyik berbincang dengan teman sebaya,” jelas Aris.
Temuan KPAI ini sejalan dengan hasil pengawasan resmi yang dilakukan di dua lokasi penyelenggaraan program Pancawaluya, yaitu Rindam III Siliwangi di Bandung Barat dan Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha di Purwakarta. Dalam proses pengawasan tersebut, tim KPAI berinteraksi langsung dengan para siswa melalui dialog dan wawancara tertutup, serta menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.
KPAI menekankan urgensi pelaksanaan pendidikan karakter yang benar-benar mengedepankan prinsip ramah anak, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. “Kami mengapresiasi semangat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mengembangkan pendidikan karakter. Namun, pendekatannya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan anak. Program ini seharusnya menjadi ruang pemulihan dan pemberdayaan, bukan justru menimbulkan stigmatisasi,” tegas Aris.
Lebih lanjut, Aris mengingatkan bahwa pendekatan pendidikan yang berbasis disiplin memang berpotensi membentuk sikap dan perilaku tertentu. Akan tetapi, tanpa adanya ekosistem pendukung yang kuat, seperti pengasuhan keluarga yang suportif, layanan konseling yang memadai, dan lingkungan sosial yang sehat, perubahan perilaku anak dinilai sulit untuk bertahan dalam jangka panjang.
Pengawasan yang dilakukan KPAI ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil temuannya, KPAI merekomendasikan agar program Pancawaluya dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam aspek regulasi, standardisasi pelaksanaan, serta keterlibatan psikolog profesional dalam proses pemilihan peserta didik.
“Penentuan anak yang membutuhkan perlindungan khusus hendaknya tidak hanya didasarkan pada rekomendasi guru BK semata, melainkan melalui asesmen yang komprehensif oleh psikolog profesional. Langkah ini penting untuk meminimalisir risiko salah sasaran dalam penentuan peserta program,” pungkas Aris.
KPAI menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan advokasi terhadap berbagai program pendidikan anak, guna memastikan seluruhnya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan berkontribusi positif dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
