“Pokoknya, penting untuk membangun infrastruktur berbasis rel kereta. Di sinilah saya mendorong adanya kompensasi berupa koefisien luas bangunan, seperti yang terjadi pada pembangunan Semanggi. Artinya, siapapun boleh membangun gedung tinggi, tetapi harus ikut serta dalam pembangunan LRT. Dengan demikian, jaringan LRT-MRT sebenarnya bisa dikembangkan dengan memanfaatkan sistem properti,” ujar Ahok.
“Biaya pembangunan dapat diperoleh dari sektor swasta, APBD, dan APBN. Kita dapat mengumpulkan pajak, warga Jakarta sudah membayar pajak dalam jumlah yang cukup besar. Seharusnya, kita mengalokasikan kembali pajak tersebut untuk kepentingan warga Jakarta,” tambahnya.
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
Mengukir Sejarah: Ahok dan Perjuangannya untuk Pembangunan Infrastruktur Jakarta
Dalam menghadapi tantangan pembangunan MRT Jakarta, Ahok, dengan keberanian dan visinya, memastikan proyek ini tetap berjalan meski awalnya diragukan. Dalam rapat penting dengan Wakil Presiden Budiono, dia tegas memastikan bahwa Jakarta akan bertanggung jawab atas pembangunan tersebut.
Selain itu, Ahok menegaskan pentingnya pengelolaan pajak yang tepat untuk mendukung proyek infrastruktur kota ini. Dengan pendekatan komprehensif dan kesungguhan dalam memajukan Jakarta, Ahok menandai jejaknya sebagai pemimpin progresif yang berfokus pada kesejahteraan warga.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
