Jakarta, Memo |
Hari pertama pelantikan enam menteri baru di Kabinet Jokowi Makruf, ini tanggapan dari tim sukses Jokowi Makruf. Tim sukses Jokowi, memandang sinis. Apalagi, dalam pelantikan enam menteri hasil resufle tersebut, ada sosok dari kubu lawan dalam kostestan Pilpres 2019, yaitu Sandiaga Salahudin Uno, menggantikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama.
Ketua DPP Partai Nasdem nonaktif, Irma Suryani Chaniago, menanggapi sinis masuknya nama mantan calon wakil presiden (cawapres) itu dalam kabinet. “Ada nama Sandiaga Uno ikut masuk, artinya percuma kemarin saya dan teman-teman koalisi berdarah-darah di pilpres,” kata Irma sebagaimana dikutip wartawan Memo dari Sindo.
Baca Juga: Ormas 212 dan PSHT Gelar Doa Bersama untuk Korban Pengeroyokan di Loceret Nganjuk
Irma Suryani Chaniago adalah mantan anggota Komisi IX DPR RI. Kini, dia menjabat sebagai Komisaris Pelindo I. Menurutnya, bukan dia nggak setuju kalau ada figur dari oposisi atau mantan oposisi masuk ke dalam kabinet. Akan tetapi, Chaniago menyayangkan jika ada mantan calon presiden (capres) dan cawapres kompetitor, bisa duduk sebagai menteri strategis.
“Bukan tidak setuju, kalo capres dan cawapres lawan dua duanya masuk kabinet. Untuk apa ada pilpres kemarin yang hampir saja membelah Indonesia menjadi dua,” bebernya. “Terpikirkan kan nggak sih jika sampai Jokowi-Ma’ruf kalah? Apa yang terjadi dengan kami-kami yang bertarung habis-habisan?” tukas Irma.
Baca Juga: Ziarah ke Makam Ayahnya, Megawati Pertegas Semangat Merawat Warisan Bung Karno
Komisaris Pelindo I yang politisi dari Partai Nasdem tersebut , mengatakan , pemilihan orang di kabinet ini bukan tentang pamrih atau ketulusan, tapi soal apresiasi kepada orang yang telah berjuang untuk Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019. ” Masalahnya, ini bukan soal pamrih atau tulus, tapi ini menjadi masalah soal apresiasi saja,” pungkasnya.
Namun, pihaknya menyadari bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan Makruf Amin, wakil Presiden. Bagaimanapun juga, pilihan pembantu Presiden, itu menjadi tanggungjawab dan hak prerogratif Presiden dan Wakil Presiden. ( Fida )
Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres
