Memo, Jakarta
Skema penentuan nakhoda baru dalam usulan perubahan aturan bursa pemilihan ketua PBNU munas konbes 2026 mendadak jadi sorotan panas jelang hajatan besar kaum nahdliyin.
Baca Juga: Muktamar Ke-35 NU Digelar Agustus 2026 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Siapkan Agenda Besar
Aturan mengenai mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang krusial ini digoyang oleh usulan restrukturisasi syarat calon anggotanya.
Usul Dadakan dari Jawa Tengah
Langkah ini bermula dari surat resmi yang dikirimkan oleh pengurus wilayah jajaran ulama tertinggi.
Baca Juga: Ketegangan Sistem Pemilihan Ahwa Muktamar NU Kiai Sepuh Tolak Aturan Baru
Dokumen tersebut dikirim via aplikasi digital internal organisasi pada akhir Mei lalu.
“Ini bukan ide tim SC (Steering Committee) apalagi OC (Organizing Committee), ini ide PWNU Jawa Tengah yang masuk melalui digdaya,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, KH Suleman Tanjung.
Baca Juga: Kabar Lokasi Muktamar NU 2026 Belum Final Usai Pleno Di Kediri Diwarnai Aksi
Mengunci Syarat Anggota Dewan Pemilih
Pihak wilayah menilai roda kepemimpinan tertinggi NU idealnya ditentukan oleh figur yang benar-benar aktif di dalam roda organisasi.
Oleh karena itu, mereka meminta ada penyaringan ketat bagi para kiai yang masuk dalam dewan pemilih.
