NGANJUK, MEMO – Rapat Paripurna dalam agenda Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Nganjuk yang dilaksanakan pada Selasa ( 9/6/2026) berjalan cukup singkat.
Pasalnya dalam agenda tersebut dari masing masing fraksi tidak membacakan secara langsung pandangan umumnya untuk didengarkan dihadapan ketua sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono.
Dari ke tujuh fraksi diantaranya Fraksi Demokrat, PDIP, PKB, Hanura, Gerindra,Nasdem dan Fraksi Golkar secara simbolis hanya menyerahkan berkas pandangan umumnya kepada pimpinan sidang ( Tatit Heru Tjahjono) dan diserahkan kepada Sekertaris Daerah ( Nur Solekan ) mewakili Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi yang tidak bisa hadir karena dinas luar.
Dihadapan peserta sidang yang dihadiri oleh jajaran kepala OPD dan anggota dewan, Tatit Heru Tjahjono menegaskan setelah pandangan umum fraksi fraksi diterima, tahap selanjutnya menunggu jadwal mendengarkan jawaban bupati di sidang paripurna selanjutnya.
” Pandangan umum fraksi bertujuan untuk memberikan ruang strategis kepada setiap kelompok partai politik di lembaga legislatif dalam menanggapi, mengkaji dan memperdalam substansi randangan peraturan daerah ( Raperda) atau kebijakan yang diusulkan pemerintah,” ujar Tatit Heru Tjahjono.
Untuk diketahui , dari pandangan umum ke tujuh fraksi fraksi tersebut, fraksi PDIP lebih menekankan lima poin. Diantaranya optimalisasi pendapatan daerah, efektifitas dan kualitas belanja daerah, pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA), peningkatan kwalitas pelayanan publik dan penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
” Untuk mencapai itu tentunya harus dibarengi upaya real diantaranya meningkatkan pendapatan di sektor pajak daerah, retrebusi daerah,pengelolaan aset daerah dan peningkatan ekonomi lokal yang belum tergarap secara maksimal,” tutur Ketua Fraksi PDIP, Drs.H Gondo Hariyono,M.Si.
Harapannya masih kata Gondo Hariyono kalau pemerintah daerah sudah mampu mengelola keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah dengan sendirinya tidak akan menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat.
” Ketika ada penghematan atau pengurangan dana transfer dari pusat hal ini tidak akan jadi problem besar bagi daerah yang sudah mampu mengelola dan mengoptimalisasi pendapatan keuangan daerahnya sendiri dengan harapan pembangunan tetap jalan,” pungkasnya. ( Adi/ADV)
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
