Trenggalek, MEMO–
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.
Langkah ini merupakan bentuk gerak cepat legislatif dan eksekutif dalam menuntaskan payung hukum bagi para pekerja di Trenggalek.
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara, menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir dalam setiap persoalan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satu bentuk kehadiran tersebut adalah melalui intervensi kebijakan untuk memitigasi risiko bagi warga.
“Dalam hal ini Bupati mempunyai inisiasi untuk memperkuat payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda),” ujar Syah pada Senin (2/3/2026).
Baca Juga: Raperda Perlindungan Sosial Hingga Pembahasan LKPJ Bupati Disiapkan DPRD Kabupaten Trenggalek
