Trenggalek, Memo
Profesionalitas tenaga kesehatan di RSUD dr. Soedomo Trenggalek menjadi sorotan tajam DPRD setempat, menyusul temuan langsung petugas yang dinilai lalai dan kurang memahami tupoksi, sebuah indikasi bahwa implementasi sistem merit ASN di Kabupaten Trenggalek perlu dievaluasi secara menyeluruh demi pelayanan publik yang berkualitas.
Kritik pedas terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Trenggalek kembali mencuat, kali ini menyoroti kinerja tenaga kesehatan di RSUD dr. Soedomo. Ketua Komisi 1 DPRD Trenggalek, Mochamad Husni Tahur Hamid, mengungkapkan kekecewaannya setelah mendapati langsung ketidaksesuaian prosedur pelayanan yang dilakukan oleh petugas rumah sakit.
Baca Juga: Ketua DPRD Magetan Suratno Tersangka Kasus Korupsi Dana Pokir Ratusan Miliar
“Waktu itu saya ke rumah sakit, saya bawa surat rujukan yang sebenarnya sudah tidak berlaku. Tapi malah diterima saja oleh petugas. Begitu sampai di poli, baru ditolak karena rujukannya kedaluwarsa. Ini bukti petugas yang menerima pendaftaran awal tidak paham tupoksinya,” tegas Husni kepada awak media, Jumat (2/5/2025).
Menurut Husni, kelalaian semacam ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi pasien yang berasal dari wilayah-wilayah terpencil seperti Panggul atau Munjungan. Perjalanan jauh yang ditempuh pasien akan sia-sia jika pada akhirnya ditolak di poli dan harus kembali lagi ke rumah.
Baca Juga: Skandal Korupsi Dana Pokir DPRD Magetan Seret Sang Ketua Menuju Jeruji Besi
“Bayangkan kalau orang dari Panggul atau Munjungan datang jauh-jauh, terus begitu ditolak di poli, disuruh balik lagi ke rumah? Ini pelayanan macam apa?” kritiknya dengan nada tinggi.
Lebih lanjut, Husni menduga bahwa akar permasalahan ini terletak pada implementasi sistem merit ASN di Kabupaten Trenggalek yang belum berjalan secara optimal. Sistem merit, yang seharusnya mengedepankan kompetensi dan kapasitas individu dalam penempatan jabatan, dinilai belum diterapkan dengan baik.
“Sistem merit itu seharusnya memperhitungkan kompetensi dan kapasitas seseorang sebelum ditempatkan di jabatan tertentu. Tapi kenyataannya, di Trenggalek mayoritas gagal menjalankan tugas. Itulah faktanya sekarang,” tandasnya.
