Example floating
Example floating
Birokrasi

Presiden Prabowo Instruksikan Revolusi Penanganan Masalah Rumah Rakyat

Avatar
×

Presiden Prabowo Instruksikan Revolusi Penanganan Masalah Rumah Rakyat

Sebarkan artikel ini

MEMO – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas terkait penanganan berbagai permasalahan di sektor perumahan, termasuk penyelesaian kasus yang menimpa para korban proyek Meikarta. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

“Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo yang menekankan agar permasalahan perumahan ini benar-benar diselesaikan hingga tuntas. Selama ini, kami menerima begitu banyak keluhan dari masyarakat terkait isu ini,” jelas Maruarar Sirait kepada awak media di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/4/2025).

Baca Juga: Reses M Hadi DPRD Jatim Asal Golkar Temukan Keluhan Warga Atas Kurang Singkronnya Kebijakan Walkot Kediri dengan Kadis

Pria yang akrab disapa Ara ini mengumumkan peluncuran sejumlah layanan pengaduan konsumen perumahan yang terintegrasi, meliputi bantuan pendidikan serta Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan. Ia berharap bahwa kehadiran layanan ini mampu menjawab aspirasi masyarakat Indonesia yang selama ini menyampaikan keluhan di sektor perumahan.

“Kami telah memiliki layanan 911 versi perumahan, yaitu BENAR-PKP. Saya sangat berharap BENAR PKP ini dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai laporan serta pengaduan di bidang perumahan, termasuk masalah yang terjadi di Meikarta,” tegas Ara.

Baca Juga: Sengketa Proyek Alun-alun Masuk Babak Baru, Selisih Pembayaran Rp 9 M Lebih  Ditolak Kontraktor, begini pernyataan Kadis PUPR Kota Kediri

Sebagai informasi, data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menunjukkan bahwa pengaduan terkait masalah lingkungan perumahan secara konsisten masuk dalam tiga besar pengaduan masyarakat. Tercatat sebanyak 270 pengaduan permasalahan perumahan yang diterima selama periode tahun 2024.

Rincian dari ratusan aduan tersebut meliputi 116 pengaduan yang tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Selain itu, terdapat 49 pengaduan yang masuk ke dalam data YLKI, serta 35 pengaduan yang tercatat melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)/LAPOR! yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Baca Juga: Kasus TPA Pojok Kediri Masuk Persidangan, Hakim : Silakan Penuhi Persyaratan Sebelum Gugatan Saudara Dinyatakan Sah

Sementara itu, Kementerian PKP sendiri telah menerima 7 pengaduan terkait masalah lingkungan hidup di sektor perumahan yang saat ini masih dalam proses tindak lanjut. Data pengaduan ini tercatat hingga tahun 2025.