MEMO – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga bulan Februari 2025 menuai sorotan dari anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. Ia menilai bahwa kinerja APBN perlu ditingkatkan, terlebih penyampaian laporan APBN kali ini mengalami keterlambatan lebih dari sebulan.
“Kondisi keterlambatan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat. Ada apa sebenarnya dengan kondisi APBN Januari 2025?” ujar legislator dari Fraksi PKS DPR RI ini di Jakarta (14/3/2025).
Menurut Anis, pertanyaan publik tersebut akhirnya terjawab dengan terungkapnya fakta bahwa kondisi APBN Januari hingga Februari 2025 tidak seperti biasanya. APBN mengalami kontraksi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.
“Sejak awal, Kementerian Keuangan memang harus mencegah pelebaran defisit APBN 2025 dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menyusul tren penurunan penerimaan pajak dan belanja negara yang cenderung tinggi, sehingga tidak menambah beban APBN di masa mendatang,” tegasnya.
Politisi dari PKS ini memaparkan bahwa penerimaan perpajakan pada Januari 2025 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp88,89 triliun, atau baru mencapai 4,06 persen dari target, yang berarti mengalami penurunan signifikan sebesar 41,86 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
“Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp26,29 triliun, mencapai 8,72% dari target, namun mengalami peningkatan sebesar 14,75%. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp42,13 triliun atau 8,2% dari target, mengalami penurunan sebesar 3,03% (yoy), dan Penerimaan Hibah sebesar Rp9,8 miliar,” rinci Anis.
Baca Juga: 1 Langkah Strategis Menkeu Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai dan DJP
Dari sisi pengeluaran, hingga Januari 2025, belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp86,04 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 10,75 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).
