Prawoto Sadewo
Masyarakat disuguhkan berita mega korupsi yang fantastis, seiring program makan bergizi gratis. Rakyat diajarkan, hidup sederhana yang realistis. Satu sisi, Prabowo membentuk kabinet gemuk. Tentu menguras anggaran yang sangat besar.
Dampak efisiensi pangkas anggaran berimbas. Seluruh Rakyat menjerit. Hingga awal Maret 2025, kegiatan di daerah seret. Program di daerah belum berjalan. Mayoritas pekerja buruh harian mengeluh. Anehnya, kegiatan kunker wakil rakyat berjalan. Seolah tak mengenal program pemangkasan anggaran dari pusat.
Rakyat disuguhkan berita viral, pagar laut sepanjang 30,16 km yang kini hilang tertelan ombak. Mengalihkan isu pagar laut, ribuan mahasiswa turun ke jalan kritisi program makan bergizi gratis. Karena jutaan anak-anak bangsa membutuhkan pendidikan gratis, ketimbang makan gratis.
Tuntutan mahasiswa belum mendapatkan respon. Rakyat dialihkan video band asal Purbalingga yang mengekprsikan karyanya lagu Bayar, bayar, bayar. Hingga personil senimannya dipecat sebagai guru. Dan keduanya mendapatkan “tekanan” hingga minta maaf. Hal ini menjadi geger jagat sosial, dianggap pembungkaman terjadap pelaku seni.
Hidup rakyat semakin susah, harga pangan susah dikontrol. Polisi sibuk ngurusi band Sukatani. Malah gak peduli koruptor yang plesiran di lapas Sukamiskin. Ribuan pengangguran baru menyusul, dampak PHK PT. Sritex Jateng.
Catatan penulis, dugaan mega korupsi di angka trilyunan Rupiah. Seperti, Pertamina Rp. 986,5 T. PT. Timah Rp. 300 T. Bank Indonesia Rp.138.T. PT. Duta Palma Rp. 78 T. PT.PPI Rp.37,8 T. Asabri Rp. 22,7 T. PT. Jiwasraya Rp.16,8 T. PT. Musim Mas Rp. 12 T. Garuda Indonesia Rp.9,3 T. Kominfo Rp. 8 T.
Nah, mega koruptor ini klasemen sementara masih Pertamina yang menjadi puncak tertinggi. Semuanya sebagian besar merupakan lembaga plat merah, yang merampok uang negara. Bila program makan bergizi gratis, mestinya tidak harus memangkas program kerja lainya.
Sehingga pemangkasan anggaran tidak populis. Rakyat di daerah marah. Berapa ribu trilyun uang negara yang dirampok para koruptor. Mestinya, negara bisa melunasi hutangnya. Program makan gratis, pendidikan dan kesehatan bisa gratis.
Tapi faktanya, BPJS yang dilembagakan malah sengsarakan rakyat. Malah rakyat meminta BPJS dibubarkan saja. Penulis tidak bisa menghitung lagi, uang negara yang dirampok oknum pejabatnya. Program ketahanan pangan terus digaungkan. Faktanya rakyat sulit membeli kebutuhan pangan. Apalagi menjelang lebaran, kebutuhan pokok rakyat sulit terbeli.
Kalau negara masih ada, rakyat berharap. Kalau pemerintah memang ada, rakyat ingin mendapat kerjaan yang layak. Rakyat gak butuh nonton liga korupsi. Rakyat gak ngerti pangkas anggaran, hingga rakyat susah.
Rakyat maunya harga pangan terjangkau. Mendapatkan layanan kesehatan mudah. Anak-anak memperoleh pendidikan murah. Jangan dikemas semua program gratis. Fakta pungli masih merajalela di berbagai sektor.
Merambah ke kantor-kantor pelayanan. Kini rakyat alami resesi ekonomi. Potret pengangguran memanjang. Harga pangan mahal. Dibutuhkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Bukan hanya slogan, rakyat dibutuhkan saat memilih pempimpin.
Semua program dicanangkan atas nama rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk membela rakyat. Semua itu, faktanya pepesan kosong alias omon-omon belaka. Sekali lagi rakyat tidak butuh nonton liga korupsi, tidak mengerti regulasi, apalagi sebutan efisiensi. Baik dan buruk meski pemerintah sarang korupsi, kita tetap wajib jaga kedaulatan negeri ini. (Penulis, Wartawan Memo.)
