Dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (13/1), seorang ekonom senior bernama Faisal Basri telah mengajukan suatu pendapat agar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan beberapa menteri lainnya mengundurkan diri dari kabinet Presiden Joko Widodo.
Faisal berpendapat bahwa pemerintahan tampaknya bersikap mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Kabar Gembira Mei 2026: Intip Rincian Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS Golongan IIIb
Dalam usahanya membujuk para menteri untuk mundur, Faisal menegaskan bahwa hal tersebut akan memiliki dampak yang signifikan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Sri Mulyani, secara moral, paling siap untuk mengambil langkah tersebut.
Menurut Faisal, Pramono Anung, sekretaris kabinet, sudah terlihat bingung, mengingat PDI terus mendukung Jokowi, menyebabkan kebingungan di kalangan pemerintahan.
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
Siapa sebenarnya Faisal Basri dan apa yang membuatnya berani mengajukan usulan agar Sri Mulyani, Basuki, dan rekan-rekannya meninggalkan kabinet Jokowi?
Faisal Basri bukanlah sosok asing di dunia ekonomi yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi karena dianggap boros hingga utang melonjak. Menurut informasi dari website LPEM UI, Faisal Basri adalah keponakan dari mendiang Wakil Presiden RI Adam Malik.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia pada tahun 1985 dan meraih gelar Master of Arts di bidang ekonomi di Vanderbilt University, Amerika pada tahun 1988.
Reformasi Ekonomi: Jejak Faisal Basri dalam Memerangi Mafia Migas
Faisal Basri juga terlibat dalam pendirian Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) pada tahun 1995-2000 bersama dengan beberapa ekonom senior lainnya. Di dalam pemerintahan, Faisal pernah menjadi anggota Tim ‘Perkembangan Perekonomian Dunia’ pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN (1985-1987) dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI (2000).
Di era pemerintahan Jokowi, Faisal pernah mengetuai Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, yang dikenal sebagai Tim Anti Mafia Migas. Tim ini berhasil mengungkap praktik impor BBM yang mencurigakan di anak usaha Pertamina, Petral.