Sejumlah pengacara dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Presiden Joko Widodo terkait dugaan adanya dinasti politik. Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat calon presiden-wakil presiden menjadi salah satu tanda terbentuknya dinasti politik yang melibatkan Jokowi.

Keputusan tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, anak dari Jokowi, untuk turut serta dalam Pilpres 2024.

Petrus mengungkapkan bahwa putusan MK Nomor 90 seakan menjadi bagian terlihatnya dinasti politik dan praktik nepotisme di pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Hal ini bisa membawa dampak buruk bagi Indonesia.

Pernyataan ini diucapkan Petrus setelah menyampaikan pemberitahuan resmi ke Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Rabu (6/12).

Dalam pemberitahuan tersebut, para pengacara telah mencantumkan enam tuntutan. Pertama, mengembalikan netralitas aparatur negara sesuai dengan undang-undang. Kedua, menghentikan intimidasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tokoh dan aktivis.

Selanjutnya, menghentikan praktik nepotisme terkait dinasti politik Jokowi. Mereka juga menuntut reformasi untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan tujuan dari gerakan reformasi. Kemudian, menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya. Terakhir, menghentikan penyanderaan tokoh politik melalui isu-isu hukum.

TPDI dan Perekat Nusantara memberikan batas waktu 7×24 jam kepada Jokowi. Jika pemberitahuan ini tidak diperhatikan, mereka akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Mereka menyatakan, “Dengan sangat menyesal, TPDI dan Perekat Nusantara akan mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi dan orang-orang terdekatnya karena telah melakukan ‘perbuatan melanggar hukum oleh pejabat negara atau penjabat pemerintahan’, sesuai dengan hukum yang berlaku.”

TPDI & Perekat Nusantara Kirim Somasi ke Jokowi: Apa Isinya?

Sebelumnya, isu dinasti politik Jokowi kembali mencuat setelah Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pencalonannya sebagai wakil presiden di Pilpres 2024.

Jokowi merespons tudingan ini dengan santai. Saat ditanya mengenai dinasti politik, ia hanya tersenyum. “Semua ini dipilih oleh rakyat, ditentukan oleh rakyat, dan yang memilih adalah rakyat, bukan elite, bukan partai. Itu adalah esensi dari demokrasi,” ujar Jokowi di Plataran, Jakarta, pada Selasa (24/10).

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menanggapi pemberitahuan tersebut dengan menyatakan bahwa pemberitahuan yang disampaikan oleh sejumlah pengacara kepada Presiden Joko Widodo merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi.

“Negara kita adalah negara demokrasi yang berdasarkan pada hukum. Setiap warga negara, termasuk para pengacara, memiliki kebebasan untuk menyuarakan ide, pendapat, aspirasi, dan bahkan kritik terhadap pemerintah,” ungkap Ari dalam pesan singkatnya, pada Kamis (7/12).

Ari juga menambahkan bahwa tidak ada respons spesifik terhadap pemberitahuan tersebut. Menurutnya, baik dengan atau tanpa pemberitahuan tersebut, Presiden tetap berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas, menjaga netralitas aparatur negara, dan menegakkan supremasi hukum.

Dinasti Politik Jokowi: Sorotan Terhadap Tuntutan Reformasi dan Respons Pemerintah

Kontroversi terkait dinasti politik yang diduga melibatkan Presiden Jokowi semakin memanas. Somasi yang dikirimkan oleh TPDI dan Perekat Nusantara mencuatkan perbincangan seputar praktik nepotisme dan tuntutan untuk menjaga netralitas dalam pemerintahan.

Sementara Jokowi merespons dengan sikap santai, tetapi pemberitahuan tersebut menunjukkan perbedaan pendapat yang signifikan dalam masyarakat terkait prinsip demokrasi dan penerapan hukum.

Di tengah isu ini, respons dari pihak pemerintah menyiratkan komitmen untuk tetap menjaga demokrasi yang berkualitas serta supremasi hukum tanpa respons spesifik terhadap tuntutan yang diajukan.