Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menegaskan komitmennya untuk merencanakan energi dan ketenagalistrikan nasional guna mencapai visi Indonesia Maju 2045 dan mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

Menurut Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar, hal ini sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bertujuan untuk mencapai ketahanan energi. Ketahanan energi ini adalah kondisi di mana pasokan energi tersedia untuk masyarakat dengan harga terjangkau dalam jangka panjang, sambil memperhatikan perlindungan lingkungan.

Wanhar mengungkapkan bahwa mencapai ketahanan energi nasional adalah prioritas utama, tetapi saat ini, transisi energi menjadi perhatian penting dalam menghadapi perubahan iklim global. Pemerintah Indonesia, seperti negara lainnya, harus mencari keseimbangan antara memenuhi kebutuhan energi nasional dan berkomitmen untuk mengurangi emisi, sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC).

Untuk itu, perencanaan yang matang dalam mengelola ketenagalistrikan di Indonesia sangat diperlukan. Indonesia juga telah menegaskan komitmennya dalam COP 26 untuk berkontribusi pada Global Net-Zero Emission, serta melalui Enhanced NDC 2030 pada COP 27.

Wanhar menjelaskan bahwa arah pengembangan penyediaan tenaga listrik di Indonesia didasarkan pada prinsip 5 K, yaitu Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan Keadilan. Untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik sesuai dengan prinsip 5 K dan mendukung transisi energi, perlu dilakukan revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Tahun 2019-2038 menjadi RUKN Tahun 2023-2060.

Super Grid: Kunci Sukses Meningkatkan Energi Terbarukan di Indonesia

Revisi RUKN ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan dengan biaya terendah. Pengajuan revisi RUKN didasarkan pada empat skenario perencanaan penyediaan tenaga listrik, termasuk Zero Emission Decommisioning, Zero Emission Retrofitting, dan Zero Emission dengan carbon capture and storage (CCS).