Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengadakan sidang terkait laporan dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengklaim bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencegah pengawasan terhadap Pemilu Serentak 2024.

Sidang ini berlangsung pada hari ini di Kantor DKPP, Jakarta, dimulai pukul 09.00 WIB, dan Ketua DKPP, Heddy Lugito, memimpin langsung proses pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, Bawaslu telah membawa masalah ini ke DKPP terkait dengan pembatasan yang diterapkan oleh KPU terhadap pengawasan Bawaslu sejak dimulainya tahapan Pemilu Serentak 2024.

Menurut keterangan yang diterbitkan oleh DKPP pada Senin (4/9), para pihak yang dituduhkan telah membatasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang melaporkan terkait dengan pembatasan akses terhadap data dan dokumen dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon), serta pembatasan pengawasan yang diberikan kepada Bawaslu terkait dengan jumlah personel dan durasi pengawasan.

Pemeriksaan Terhadap Dugaan Pelanggaran KPU dalam Pemilu Serentak 2024

Selain itu, Bawaslu juga menegaskan bahwa KPU telah melaksanakan tahapan pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan secara sah. Menurut Bawaslu, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2022.

Bawaslu telah membawa semua komisioner KPU RI ke meja hijau dengan alasan pelanggaran etika. Daftar para pihak yang dituduh dalam kasus ini mencakup Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.