Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, menyatakan bahwa surat penahanan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) RI periode 2021-2023, Marsdya Henri Alfiandi, ditandatangani secara langsung oleh dirinya. Marsdya Henri Alfiandi, bersama dengan Koordinator Pencarian dan Pertolongan (Koorsmin) Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas.

Baca Juga: Sembunyian Aib, Camat Banyakan Hari Utomo Serahkan Uang Suap ke Kejaksaan

“Keputusan menetapkan mereka sebagai tersangka telah dilakukan pada hari Sabtu lalu, dan saya sendiri yang menandatangani surat penahanannya. Sebagai pemimpin tertinggi TNI, saya telah menandatangani dan mereka langsung ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” kata Yudo di Mabes TNI, Jakarta, pada Jumat (4/8).

Yudo menyatakan bahwa Puspom TNI akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus ini. Beberapa waktu sebelumnya, Yudo juga telah bertemu dengan Ketua KPK, Firli Bahuri.

Baca Juga: Menteri Imigrasi Diminta Pimpin Investigasi Dugaan Kekerasan Oknum Petugas Lapas Kediri

“Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden, pentingnya koordinasi, maka kami sebagai penyidik Puspom TNI selalu berkoordinasi dengan KPK,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yudo meminta masyarakat untuk tidak khawatir mengenai penanganan tindak pidana yang melibatkan anggota militer dalam peradilan militer.

Penanganan Kasus Suap di Basarnas RI: Tuntutan Kerja Sama Antara Puspom TNI dan KPK

Yudo juga menantang pihak yang menyebut bahwa peradilan militer menjadi sarana pembebasan bagi anggota militer untuk membuktikan pernyataan mereka.

“Dari perbincangan yang berlangsung selama ini, terkesan bahwa TNI mendapatkan kekebalan dalam peradilan militer, itu tidak benar. Tunjukkan saja di mana ada kekebalan bagi anggota TNI yang melakukan kesalahan, pasti akan disidik dan dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,” jelasnya.