Terungkap! Aksi Menghebohkan untuk Menghentikan Penyidikan Korupsi Mantan Kepala Bea dan Cukai!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba menghambat proses penyidikan terhadap mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar, AP. Seperti yang diketahui, AP terlibat dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

Upaya penghalangan tersebut terungkap saat penyidik KPK melakukan penggeledahan di sebuah kantor swasta di Kota Batam. Hal ini dikonfirmasi oleh Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya pada hari Jumat, 14 Juli 2023.

“Kami menemukan indikasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menghalangi tindakan pro justitia yang sedang berlangsung,” kata Ali. Oleh karena itu, KPK memberikan ultimatum kepada sejumlah pihak yang diduga melakukan penghalangan terhadap proses penyidikan dalam kasus ini.

Para pihak yang terbukti menghalangi proses penyidikan dan penggeledahan KPK dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mereka dapat dijatuhi hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.

“Kami ingin mengingatkan KPK bahwa penyidikan dalam kasus ini sepenuhnya berdasarkan aturan hukum. Jika terbukti adanya kesengajaan dalam menghalangi kegiatan ini, kami akan menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor dengan tegas,” ujar Ali.

KPK Sita Bukti Baru dalam Penggeledahan di Batam, AP Terduga Terima Gratifikasi Rp28 Miliar

Baru-baru ini, tim KPK melakukan serangkaian penggeledahan di daerah Batam untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh AP.

Lokasi yang digeledah meliputi perusahaan distributor Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu PT Bahari Berkah Madani (BBM), dan rumah mertua Andhi Pramono.