Memo.co.id
Setelah sebelumnya diberitakan mengenai jalan yang rusak, Pemerintah Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan di media sosial. Kali ini, kendaraan dinas milik para pejabat, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, hingga Ketua DPRD, menjadi viral karena diketahui belum membayar pajak.
Kendaraan dinas Gubernur Lampung, yang merupakan mobil merek Mercedes tahun 2017, terlambat membayar pajak selama satu bulan satu hari. Sementara itu, kendaraan dinas Wakil Gubernur Lampung, juga berjenis Mercedes Benz tahun 2017, terlambat membayar pajak selama satu bulan empat hari.
Baca Juga: Layangkan Somasi!!! Begini Pernyataan LSM GAP Terkait Proyek Pembangunan Syeh Wasil Kota Kediri
Ketika dikonfirmasi, Wakil Gubernur Lampung, khusus dunia Halim, dan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ningrum Gumai, kompak mengaku tidak mengetahui masalah ini, karena urusan tersebut merupakan bagian dari aset pemerintahan provinsi Lampung.
” Secara teknis, kami belum tahu. Mungkin smeuanya akan diurus oleh bagian yang terkait untuk mengurusi aset di lingkungan pemerintahan,” kata Ningrum Gumai.
Mereka menyatakan bahwa hal tersebut harus segera diselesaikan dan mengingatkan pentingnya taat pajak sebagai warga negara dan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan untuk pembangunan daerah adalah dari pendapatan perpajakan, yang juga harus dipenuhi dengan baik.
Kejadian ini menjadi perhatian publik, karena kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat seharusnya menjadi contoh yang baik dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Dalam situasi ini, transparansi dan akuntabilitas pemerintah menjadi sorotan, karena diharapkan bahwa pejabat publik harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Belum adanya pembayaran pajak kendaraan dinas ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk membayar pajak tersebut. Sebagai pemimpin dan wakil rakyat, diharapkan bahwa para pejabat publik memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung perlu segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini tidak hanya mencakup pembayaran pajak kendaraan dinas yang tertunda, tetapi juga memperbaiki mekanisme pengawasan dan pengelolaan aset pemerintahan.
Transparansi yang lebih baik dalam hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas para pejabat.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga harus dijadikan pelajaran bagi seluruh pejabat publik dan aparat pemerintan. Mereka harus memahami pentingnya mematuhi aturan hukum dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
Tindakan yang tidak patut seperti ini hanya akan merusak citra pemerintah dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
