Malang, Memo
Design keserentakan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 bisa tekan berlangsungnya polarisasi yang terjadi antara Peserta Pemilu atau warga luas. KPU Mendesign Pemilihan Umum Serentak 2024 Meminimalisir Polarisasi
Kenyataannya, pada Pemilu 2019 semua parpol berebutan suara agar bisa diubah jadi kursi. Tetapi di lain sisi mereka memiliki calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama.
Begitu disebutkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat jadi Pembicara pada Sarasehan yang diadakan oleh Fakultas Pengetahuan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) dengan judul “Ide Berkebangsaan dalam Kewargaan Inklusif dan Politik Kesejahteraan” pada Selasa, 19 Juli 2022.
“Hal itu memperlihatkan ada proses sama-sama membuat, menjaga, dan ke tujuan kita dalam bernegara,” kata Hasyim.
Keadaan sama, masih menurut Hasyim diprediksikan bisa terjadi pada ajang Pemilu Serempak 2024.
“Yang terjadi pada Pemilu itu, parpol berebutan untuk memperoleh kursi. Tetapi tidak begitu lama, partai akan cari magnet masing-masing, khususnya untuk DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena bakal ada konsolidasi baru untuk Pemilihan Kepala Daerah,” jelas Hasyim.
Karena itu Hasyim memperjelas design keserentakan Pemilu 2024 bisa menggerakkan terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika.
“Di titik ini penting untuk dunia akademis untuk belajar ke Pemilu Indonesia, bagaimana praktek perselisihan-konsensus dan pemilu sebagai fasilitas integratif bangsa diterapkan,” tegas Hasyim.
Selanjutnya Hasyim menjelaskan tidak begitu setuju pada penglihatan pemilu sebagai acara pesta demokasi. Ketua KPU ini lebih sukai mengartikan pemilu sebagai kerja demokrasi.
“Siapa saja dapat turut turut serta dalam mengadakan demokrasi dan pemilu,” jelas Hasyim. Hasyim meneruskan, KPU tidak dapat bekerja sendirian. Harus bekerja dengan beragam pihak.
“KPU ialah instansi service yang bekerja layani dan memanage orang yang berkonflik. Maka dari itu KPU dan barisan janganlah sampai menajdi factor pemicu perselisihan,” pungkas Hasyim akhiri perbincangannya.
Seirama dengan Ketua KPU RI, Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Rahmat Bagja meyampaikan hal yang sama. Dia memercayai bila pemilu inklusif telah ada semenjak dulu.
“Pemilu 1955 mengajari jika bangsa kita biasa dengan perselisihan, karena itu berlangsungnya terjadinya polarisasi pada Pemilu 2019 bisa diprediksikan,” terangnya.
Pembicara selanjutnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari PDI Perjuangan, Jarot Syaiful Hidayat memberi penekanan jika demokrasi ialah alat, bukan arah.
Maksudnya bagaimana merealisasikan misi berkebangsaan, Indonesia yang merdeka, berpadu, berdaulat, makmur dan adil. Jarot menyorot timbulnya perselisihan di intern parpol dengan mekanisme pemilu saat ini.
Dan Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Wily Aditya sampaikan opini Bung Karno masalah dua mode politik.
Pertama ialah Low politik atau politik tingkat rendah, berbentuk kontestasi politik merampas kekuasaan. Yang ke-2 , Willy sampaikan masalah High politik, atau politik tingkat tinggi yang disebut politik kebangsaan.
Awalnya, dalam sambutan pembukaan, Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo sampaikan 4 pilar Brawijayan sebagai gen peradaban.
Empat pilar itu mencakup kesatuan, globalisasi, toleran, dan kesetaraan dan kesetiaan. “ini sebagai ide berkebangsaan yang kita angkat sebagai universitas dengan tagline World Class University,”, jelas Widodo.
Untuk dipahami, jadwal diawali pada jam 14.00 dan berjalan sepanjang lebih kurang dua setegah jam. Berada di Auditorium Nuswantara Lantai 7 FISIP Kampus Brawijaya.
Selainnya seluruh civitas akademisa FISIP UB, datang juga dalam sarasehan, Ketua dan Anggota KPU Propinsi Jawa Timur, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sekitar. Alumni FISIP UB, Bram Herlambang yang disebut wartawan CNN Indonesia bertindak selaku pemandu acara.
