Surabaya, Memo
Telah 10 bulan ini Indonesia hadapi pandemi Covid- 19. Tidak hanya berakibat pada kesehatan, berakibat juga terhadap perekonomian. Salah satu sektor yang terkena dampak adalah Usaha Mikro Kecil Menengah / UMKM.
Lumpuhnya perekonomian ini bukan cuma dialami oleh UMKM yang terletak di kota saja. Akan tetapi juga dirasakan di pedesaan, apalagi sampai ke pelosok terpencil.
Baca Juga: Lumbung Talenta Digital Jatim 100 Persen Siap Cetak Generasi Unggul Masa Depan Indonesia
Menurut keterangan pakar ekonomi, Rima Artha Pratama, 50 % UMKM di negara ini masih rentan terhadap keterpurukan. Rima berkata, terdapat 3 zona UMKM yang mengalami rentan, diantaranya ; ialah zona pertanian, pedagang eceran, serta makanan dan minuman .
“ Perihal itu dapat dilihat dari segi tekanan serta akibat penawaran. Berbeda di tahun 1998 yang dikala lagi krisis ekonomi lebih kokoh dibanding dikala ini yang cenderung hadapi akibat negatif,” ucap Rima dalam webinar yang diselenggarakan oleh UNDP, kemarin.
Rima pula menarangkan, dari survei tersebut, dari sisi penawaran, 74 persen UMKM melaporkan hadapi kesusahan buat memperoleh bahan baku buat penciptaan. Sebaliknya disisi permintaan, 90 persen demand produk UMKMmenurun. Bukan itu saja, dia berkata, pelakon UMKM pula kesusahan buat memastikan harga dari bahan baku.
“ PSBB tahun kemudian pula terus menjadi menyulitkan UMKM mempromosikan dagangannya. Yang sebelumnya dijual offline jadi turut online ataupun e- commerce,” jelasnya.
Baca Juga: H+2 Lebaran 1447H/ 2026 M, Volume Penumpang di Wilayah Daop 7 Madiun Pecah Rekor Capai Puluhan Ribu
Disamping itu, terdapat sebagian perihal yang lain yang menjadikan UMKM terus menjadi terpuruk. Di antara lain kurang meratanya infrastruktur jaringan komunikasi, logistik, serta Dorongan Sosial( bansos) serta pendataan UMKM.
Sedangkan itu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan serta UMKM Departemen Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin blak- blakkan soal hambatan yang menimbulkan terpuruknya UMKM tersebut. Rudy mengakui, sepanjang pandemi pemerintah kesusahan mendata para pelakon UMKM yang tersebar di pulau Jawa sampai ke bermacam daerah yang lain di luar Jawa.
Oleh sebab itu, terdapat sebagian UMKM yang tidak terdata serta tersalurkan dana bansos. Rudy jua memaparkan, pendataan itu didapat dari bank serta komunitas UMKM buat menyalurkan dana bansos tersebut.
“ Terikat dengan bansos ini, jujur kita baru mendesak pendataannya di bulan Agustus 2020. Karna bulan April 2020 kita tidak ada informasi apa pun. Itu( informasi) ambil dari bank, Pegadaian, komunitas UMKM serta sebagainya. Kesimpulannya kita mampu mendeteksi, mana yang UMKM mikro serta ultra mikro. Ini yang bakal kita perbaiki serta benahi di 2021,” kata Rudy.
Sehabis pendataan, Rudy melanjutkan, timnya bersama kementrian serta lembaga terpaut berencana melakukan pembinaan pada beberapa UMKM. Tujuannya, tentu saja mempermudah UMKM dalam mengakses bahan baku, pemasaran, marketing serta lain sebagainya.
“ Jadi, hal itu semuanya dirancang semuanya agar mampu menyokong UMKM dari kota sampai ke pelosok desa. Sehingga butuh dicoba revisi data biar bansos pas target,” tutur Rudy.
