Pakar menilai pergantian kepemimpinan di korps kepolisian merupakan langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik yang merosot serta melepaskan institusi dari bayang-bayang politik masa lalu.
Memo, Jakarta — Pergantian kepemimpinan di tubuh institusi kepolisian nasional dinilai sebagai langkah strategis yang krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Langkah politik ini diambil di tengah sorotan tajam terhadap kinerja aparat penegak hukum serta dinamika hubungan kekuasaan eksekutif nasional yang terus berkembang.
Evaluasi Kinerja dan Tingkat Kepercayaan Publik
Temuan Survei Kepercayaan Masyarakat
Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menyatakan bahwa masa jabatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah berjalan lebih dari lima tahun memang sudah waktunya untuk digantikan. Menurutnya, institusi kepolisian memerlukan kepemimpinan yang kuat atau strong leadership guna memperbaiki citra dan kepercayaan publik yang mengalami penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei lembaga riset tersebut yang dilakukan pada 15 hingga 21 September 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tercatat berada di angka 64,8 persen, menempatkan kepolisian pada peringkat keempat dari bawah.
Penilaian Kinerja Aparat Penegak Hukum
Temuan survei itu juga mengungkapkan pandangan masyarakat terkait aparat penegak hukum yang dinilai memiliki kinerja paling kurang optimal dalam memberikan pelayanan. Nama-nama pejabat tinggi tercatat dalam survei tersebut, dengan rincian Listyo Sigit Prabowo memperoleh angka 57,6 persen, ST Burhanuddin sebesar 20,2 persen, Setyo Budiyanto mencapai 15,9 persen, serta Sunarto di angka 6,4 persen. Data empiris ini memperkuat urgensi perlunya penyegaran struktural di level tertinggi penegakan hukum di tanah air.
Latar Belakang Politik dan Pengaruh Dinamika Kekuasaan
Lepas dari Bayang-Bayang Politik
Lebih lanjut, Fadhli menjelaskan bahwa langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mengganti posisi kapolri tidak terlepas dari dinamika politik yang melingkupinya. Ia menyebutkan bahwa publik secara luas telah lama mengaitkan kepemimpinan sebelumnya dengan figur politik tertentu, sehingga pergantian ini dibaca sebagai upaya membawa institusi penegak hukum keluar dari bayang-bayang pengaruh tersebut. Kebijakan pergantian pimpinan ini dipandang sebagai manuver penting untuk menjaga netralitas dan profesionalisme institusi bersangkutan.
Hubungan Antar-Tokoh Politik Nasional
Dinamika politik tingkat tinggi turut mewarnai proses transisi kekuasaan ini. Isu mengenai hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan pihak-pihak tertentu sempat menghangat di ruang publik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 7 persen. Situasi politik nasional yang cair ini menuntut adanya stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang solid, sehingga pergantian pucuk pimpinan kepolisian menjadi instrumen penting bagi konsolidasi pemerintahan yang sedang berjalan.
Rotasi Kepemimpinan Baru di Istana Negara
Pelantikan Pejabat Tinggi Kepolisian
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menandai babak baru kepemimpinan di korps Bhayangkara untuk mengemban tugas-tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat ke depan. Jenderal Suyudi Ario Seto menggantikan posisi yang sebelumnya diemban oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Penunjukan Wakil Kepala Kepolisian Nasional
Selain posisi kapolri, pemerintah juga melakukan rotasi pada posisi strategis pendukung di jajaran internal kepolisian. Dalam kesempatan yang sama di Istana Negara, Presiden turut melantik Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komjen Wahyu Hadiningrat resmi mengisi jabatan tersebut untuk menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, guna memperkuat struktur komando kepolisian.
Proyeksi Masa Depan dan Konsolidasi Politik
Arah Baru Hubungan Antarlembaga
Perubahan peta kekuatan politik nasional pasca-pelantikan ini juga memunculkan spekulasi mengenai peta koalisi dan komunikasi politik antartokoh nasional. Dalam pandangan pengamat, posisi kepemimpinan eksekutif saat ini ibarat sebuah bandul yang berada di titik tengah. Ketika terjadi pergeseran dinamika dengan satu pihak, komunikasi politik dengan elemen kekuatan politik lainnya, seperti kubu Megawati Soekarnoputri, menunjukkan tren ke arah yang lebih cair dan komunikatif.
Harapan Pemulihan Kepercayaan Masyarakat
Dengan dilantiknya pimpinan baru di tubuh kepolisian, berbagai pihak menaruh harapan besar agar Korps Bhayangkara mampu berbenah secara menyeluruh. Tantangan utama bagi kepemimpinan Suyudi Ario Seto adalah membuktikan profesionalisme, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Keberhasilan dalam menjawab berbagai persoalan ini akan menjadi kunci utama untuk mengembalikan marwah dan kepercayaan rakyat terhadap institusi kepolisian di masa mendatang.
