Jakarta, Memo
6 program kemenkop untuk membangkitkan ekonomi di tengah keterpurukan akibat pandemi di tahun 2021, akan digenjot oleh semua pemangku kepentingan. Utamanya, di Kementerian Koperasi dan UKM. Dari enam program yang menjadi priotitas Kemenkop UKM tersebut, diantaranya adalah menggelontorkan bantuan dana bergulis untuk meningkatkan kapasitas UKM dan koperasi.
6 Program Kemenkop, Untuk Membangkitkan Ekonomi
Keenam (6) program tersebut, diantaranya meliputi bidang koperasi, pengembangan UMKM, menumbuhkan kewirausahaan, penyalurana bantuan dana bergulis untuk pelaku usaha dan penguatan pemasaran produk hingga ke luar negeri. Keenam program tersebut, didasarkan pada fakta bahwa sektor UKM dan koperasi terbukti menjadi penyokong ekonomi bangsa.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPRRI, Menteri Koperasi dan UKM Teten masduki menjelaskan tentang enam program kementeriannya di tahun 2021 ini. Menurutnya, koperasi modern akan dilakukan perluasan dengan model bisnis dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
“ Terkait bidang perkoperasian kami menargetkan outcome , yaitu koperasi modern. Sedang untuk UKM, diharapkan outcome yang dicapai adalah usaha mikro yang naik kelas. ” kata Menteri Teten masduki.
Dengan adanya prioritas di tahun 2021 ini, kementerian koperasi dan ukm mendorong pembiayaan usaha mikro melalui fasilitasi penguatan modal. Selain itu, juga harus ada kemudahan izin dan perlindungan di area infrastruktur publik.
Karena itulah, enam program penting ini menjadi kebutuhan dan harus direalisasikan di tahun 2021 ini. Ada enam program yang disampaikan dalam rapat di DPR RI, sedang eenam program tersebut diantaranya adalah;
1. Koperasi Yang Modern
Koperasi modern, menjadi tuntutan di era teknologi modern. Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini akan mewujudkan koperasi modern. Ciri ciri koperasi modern adalah memasukkan unsur digitalisasi di setiap aspek kegiatan usaha koperasi.
Selain sumber daya manusia, koperasi modern selalu mengedepankan model bisnis baru yang lebih gampang dijalankan di era digital. Dan yang paling penting adalah, menerapkan Good Corporate Governance koperasi, dan pengembangan sistem permodalan untuk pembiayaan dan penjaminan koperasi. Dengan digitalisasi, mewujudkan good corporate governance, lebih mudah terwujud.
2. Usaha Mikro Naik Kelas
Usaha mikro yang selama ini diidentikan dengan usaha rumahan atau usaha kecil tanpa tersentuh manejemen keuangan dan administrasi, akan diarahkan untuk meningkatkan sdm pelakunya. Kementerian mkoperasi akan memberikan fasilitas penguatan permodalan dan pemberian izin yang mudah dan tidak ribet apalagi berbelit belit.
Kapasitas usaha mikro bertransformasi dari sektor informal menjad sektor formal, diantaranya, Kementerian Koperasi akan memberikan kemudahan izin. Selain itu, juga memberikan perlindungan usaha di area insfratruktur publik. Dan, juga memasukkan jenis usaha mikro ke dalam rantai pasok industri.
3.Membentuk wirausaha Muda Produktif
Kemenkop berkomitmen pada tahun 2021 untuk meningkatkan wirausaha muda baru. Program pengembangan wirausaha baru sebagai upaya mewujudkan rasio kewirausahaan nasional hingga 3,9 %. Rasio kewirausahaan nasional Indonesia ditargetkan mencapai 3,9 persen sampai 2024.
Komitmen Kementerian Koperasi dan UKM terhadap penambahan 1,5 juta wirausaha baru, diharapkan bisa mewujudkan lapangan kerja baru. Wirausaha baru yang diharapkan tumbuh adalah wirausaha muda yang berkualitas serta produkti.
Pemerintah memberikan fasilitas untuk peningkatan rasio kewirausahaan dengan mmberikan konsultasi bisnis dan layanan pendampingan usaha, pengembangan teknologi informasi, inkubasi usaha melalui fasilitasi, pengambangan ekosistem bisnis melalui kerja sama dunia usaha dan dunia insdustri serta perguruan tinggi, pembiayaan wirausaha melalui perluasan akses pembiayaan dan fasilitasi permodalan.
4. Peningkatan kontribusi UKM ke pasar ekspor
Pendorong pelaku UKM Indonesia untuk masuk pasar ekspor. Karea itulah, Kementerian Koperasi dan UKM berusaha mengembangkan incestasi dan UKM melalui skema pembiayaan dan potensi investasi serta pengembangan SDM melalui fasilitas pelatihan pendampingan serta pengembangan kawasan UKM berbasis ekspor.
Selain itu, juga pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM berbasis tematik dengan melihat potensi kewilayahan serta kemitraan dan perluasan akses pasar melalui scaling up produk UKM.
5. Perluasan penyaluran dana bergulir
Penyaluran dana bergulir LPDV – KUMKM. Artinya kementerian koperasi dan UKM memperkuat penyaluran dana bergulir oleh LPDB -KUMKM ( Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ), tidak hanya berfolus pada penyaluran koeprasi yang menghimpun UKM, namun juga pada sektor sektor unggulan, sub sektor pertanian, kehutanan, peternakan, perikananm perkebunan dan UKM strategis.
6. Penguatan pemasaran produk
Pemasaran Produk bersama SMESCO dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan LPP-KUKM ( Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ) sebagai penguatan pemasaran, perdagangan lokal, regional dan internarional. Selain itu juga, mendorong pengembangan pelatihan dan program sparc dari SMESCO di Indonesia Timur.
Enam program kemenkop di tahun 2021 yang dipaparkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki tersebut, dipaparkan di hadapan anggota Komisi VI DPR RI, dengan harapan mendapat dukungan penuh dari wakil rakyat untuk kepentingan kebangkitan ekonomi bangsa Indonesia melalui koperasi dan usaha kecil menengah. ( fida )
