Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pembahasan mengenai program pemberian makan siang dan susu gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, merupakan langkah antisipatif.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk memastikan kontinuitas antara kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan masa pemerintahan selanjutnya.

“Pendekatan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan dan persiapan untuk memastikan kelangsungan program-program yang sudah ada pada tahun 2024 tidak terhenti pada tahun 2025,” ujar Muhadjir di kantornya, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (27/2).

Muhadjir menjelaskan bahwa program pemberian makan siang gratis dan susu gratis dapat dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 maupun RAPBN Perubahan 2025.

“Harapannya, jika tidak ada perubahan, program tersebut dapat direncanakan secara konsisten agar sesuai dengan APBN sebelumnya dan APBN berikutnya, sehingga proses transisi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pembatasan yang berarti. Semuanya berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Pembahasan Program Makan Siang dan Susu Gratis

Menurutnya, langkah pemerintah untuk membahas program makan siang gratis dan susu gratis tidak ada yang salah, meskipun pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Rakabuming Raka, belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden.

“Itu masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan persetujuan dari DPR. Semuanya masih dalam tahap pembahasan,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada hari Senin (26/2). Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah persiapan APBN 2025 dengan mempertimbangkan program-program prioritas bagi presiden selanjutnya.