Pembahasan mengenai pemberian makan siang dan susu gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara menjadi sorotan sebagai langkah antisipatif pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk memastikan kontinuitas program-program pemerintah Presiden Joko Widodo hingga masa kepemimpinan selanjutnya.
Pemerintah Antisipasi Kelangsungan Program Menuju Masa Kepemimpinan Selanjutnya
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pembahasan mengenai program pemberian makan siang dan susu gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, merupakan langkah antisipatif.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk memastikan kontinuitas antara kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan masa pemerintahan selanjutnya.
“Pendekatan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan dan persiapan untuk memastikan kelangsungan program-program yang sudah ada pada tahun 2024 tidak terhenti pada tahun 2025,” ujar Muhadjir di kantornya, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (27/2).
Muhadjir menjelaskan bahwa program pemberian makan siang gratis dan susu gratis dapat dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 maupun RAPBN Perubahan 2025.
“Harapannya, jika tidak ada perubahan, program tersebut dapat direncanakan secara konsisten agar sesuai dengan APBN sebelumnya dan APBN berikutnya, sehingga proses transisi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pembatasan yang berarti. Semuanya berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Pembahasan Program Makan Siang dan Susu Gratis
Menurutnya, langkah pemerintah untuk membahas program makan siang gratis dan susu gratis tidak ada yang salah, meskipun pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Rakabuming Raka, belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden.
“Itu masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan persetujuan dari DPR. Semuanya masih dalam tahap pembahasan,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada hari Senin (26/2). Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah persiapan APBN 2025 dengan mempertimbangkan program-program prioritas bagi presiden selanjutnya.
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengkonfirmasi bahwa program pemberian makan siang dan susu gratis telah dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
Bahlil menjelaskan bahwa pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan RAPBN 2025, dan juga untuk mengakomodasi pasangan calon yang memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan.
Saat ini, KPU masih melakukan penghitungan suara Pilpres 2024. Meskipun begitu, berdasarkan hasil hitung cepat sementara, pasangan Prabowo-Gibran unggul atas pasangan Anies Baswesan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pembahasan Program Makan Siang dan Susu Gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna: Antisipasi Kelangsungan Program
Dalam keseluruhan sidang, pembahasan tentang program makan siang dan susu gratis menjadi salah satu topik utama yang dibahas. Langkah ini dianggap sebagai upaya antisipasi untuk memastikan kelangsungan program-program pemerintah tanpa terhenti saat pergantian kepemimpinan.
Meskipun masih dalam tahap pembahasan, pemerintah tetap mengambil langkah proaktif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan memastikan stabilitas program-program yang telah ada. Semua ini dilakukan dengan harapan agar transisi ke pemerintahan berikutnya dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.
