Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas memprediksi bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) sebesar 17 kiloliter (KL) yang ditetapkan untuk subsidi hanya akan mencukupi hingga awal Desember 2023. Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, menyampaikan pentingnya distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran untuk menghindari kekurangan ataupun kelebihan kuota.
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Dalam upaya menjaga ketersediaan BBM subsidi, BPH Migas akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta menerapkan QR Code untuk lebih mengawasi penyaluran. Namun, tantangan tak berhenti di situ, karena nelayan dan petani masih mencari celah dengan menjual BBM subsidi secara ilegal.
Oleh karena itu, BPH Migas akan membentuk satgas pengawasan dan monitoring BBM yang terdiri dari perwakilan BPH Migas dan pihak terkait, seperti PT Pertamina (Persero). Satgas ini akan secara intensif melakukan patroli di terminal bahan bakar minyak (TBBM) hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta memantau daerah-daerah dekat pertambangan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai rencana.
Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan
BPH Migas Menerapkan QR Code untuk Waspada Penyaluran Ilegal
Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas telah meramalkan bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) sebesar 17 kiloliter (KL) hanya akan mencukupi hingga awal Desember 2023.
Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, menyatakan, “Kami berharap kuota 17 juta KL untuk BBM subsidi pada tahun 2023 bisa mencukupi hingga akhir tahun. Namun, berdasarkan realisasi saat ini, diperkirakan kuota BBM bersubsidi hanya akan mencukupi hingga awal Desember 2023,” dalam keterangan tertulis pada Selasa (2/8).
Baca Juga: Pengawasan Dana Desa: Hak & Kewajiban Aktif Masyarakat
Karena itu, Iwan menegaskan pentingnya distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran. Menurutnya, diperlukan upaya maksimal agar kuota yang ditetapkan oleh pemerintah tidak kurang ataupun berlebihan.
Iwan juga menyebutkan bahwa penyaluran BBM subsidi kepada golongan yang membutuhkan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah membuat proses penyaluran harus lebih ketat dan terawasi, termasuk dengan menggunakan QR Code.
Upaya Satgas Pengawasan dan Monitoring Menjaga Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran
Selain itu, BPH Migas akan melakukan klarifikasi terhadap beberapa surat rekomendasi. Iwan mencontohkan bahwa nelayan membutuhkan 20 liter BBM untuk dua hari melaut dan satu hari sisanya. Namun, kenyataannya, nelayan setiap hari mengambil jatah BBM subsidi dan menjualnya ke pengepul. Hal ini perlu diatur dengan lebih baik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan perhitungan bersama kebutuhan masing-masing nelayan atau petani.
Di sisi lain, Anggota Komite BPH Migas, Elman Syarief, menyatakan bahwa akan ada upaya lanjutan dengan membentuk satgas pengawasan dan monitoring BBM. Satgas ini akan terdiri dari perwakilan BPH Migas dan pihak terkait lainnya, seperti PT Pertamina (Persero).
Satgas tersebut nantinya akan secara intensif melakukan patroli ke terminal bahan bakar minyak (TBBM) dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selain itu, daerah-daerah yang dekat dengan pertambangan juga akan menjadi target khusus dalam upaya pengawasan ini.
Tantangan Distribusi BBM Subsidi di Tahun 2023: Upaya Satgas Pengawasan dan Monitoring
Penyaluran BBM subsidi kepada golongan yang membutuhkan merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan dengan baik. Terbatasnya anggaran pemerintah menjadikan distribusi BBM subsidi harus diawasi ketat agar tidak disalahgunakan. Wujudkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menghitung kebutuhan masing-masing nelayan dan petani secara tepat.
Dengan membentuk satgas pengawasan dan monitoring BBM, diharapkan distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran, mengatasi tantangan distribusi BBM subsidi di tahun 2023.
