Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas telah meramalkan bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) sebesar 17 kiloliter (KL) hanya akan mencukupi hingga awal Desember 2023.

Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, menyatakan, “Kami berharap kuota 17 juta KL untuk BBM subsidi pada tahun 2023 bisa mencukupi hingga akhir tahun. Namun, berdasarkan realisasi saat ini, diperkirakan kuota BBM bersubsidi hanya akan mencukupi hingga awal Desember 2023,” dalam keterangan tertulis pada Selasa (2/8).

Karena itu, Iwan menegaskan pentingnya distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran. Menurutnya, diperlukan upaya maksimal agar kuota yang ditetapkan oleh pemerintah tidak kurang ataupun berlebihan.

Iwan juga menyebutkan bahwa penyaluran BBM subsidi kepada golongan yang membutuhkan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah membuat proses penyaluran harus lebih ketat dan terawasi, termasuk dengan menggunakan QR Code.

Upaya Satgas Pengawasan dan Monitoring Menjaga Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran

Selain itu, BPH Migas akan melakukan klarifikasi terhadap beberapa surat rekomendasi. Iwan mencontohkan bahwa nelayan membutuhkan 20 liter BBM untuk dua hari melaut dan satu hari sisanya. Namun, kenyataannya, nelayan setiap hari mengambil jatah BBM subsidi dan menjualnya ke pengepul. Hal ini perlu diatur dengan lebih baik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan perhitungan bersama kebutuhan masing-masing nelayan atau petani.