Oleh karena itu, ia menambahkan, relokasi warga dan penertiban permukiman di sepanjang Sungai Bekasi, dekat pertemuan Sungai Cileungsi dan Cikeas, menjadi langkah yang sangat penting demi keselamatan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.
Saat ini, kemungkinan relokasi sedang dibahas di tingkat menteri untuk mengevaluasi kelayakannya secara menyeluruh. Pembahasan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Permukiman, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Nanti kita lihat hasil evaluasi kelayakan infrastruktur perairan secara umum, apa yang perlu diperbaiki, apakah kondisi sungai, sempadan sungai, atau opsi relokasi penduduk. Kementerian Perumahan akan menyiapkan lahan perumahan, sementara masyarakatnya akan ditangani oleh Menko PMK,” jelasnya.
Di sisi lain, BNPB memastikan siap mendampingi Pemerintah Kota Bekasi untuk memenuhi kebutuhan logistik warga korban banjir dan memulihkan dampak bencana. Saat ini, hampir seluruh fasilitas publik di Bekasi masih dipenuhi lumpur setebal 20-40 sentimeter, sejak banjir setinggi tiga meter melanda pada Selasa (4/3).
