Kediri Memo.co.id
Sejumlah warga kawasan eks lokalisasi semampir melayangkan surat gugatan ke pengadilan tata usaha negera (PTUN), dan meminta agar penggusuran kawasan bekas prositusi ini menunggu hasil putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara itu, pihak pemerintah kota kediri mempersilahkan warga menempuh jalur hukum, dan nanti kalau ada warga yang mempunyai surat hak milik (SHM) tanah disana akan ada perlakuan tersendiri.
Rencana penggusuran kawasan eks lokalisasi di bawah jembatan kini terus menjadi perbincangan hangat warga khususnya rw 5 kelurahan Semampir kota kediri. Mereka juga sudah melayangkan surat gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) terkait rencana penggusuran pemerintah kota, dan sengketa kepemilikan sertifikat hak pakai atas nama pemkot kediri yang diterbitkan BPN. Warga kawasan eks lokalisasi ini meminta agar penggusuran nanti menunggu hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kuasa hukum warga eks lokalisasi Semampir, Sugiarto mengatakan bahwa kedua belah pihak antara warga dan pemerintah kota harus saling menghormati putusan PTUN nanti. Kesempatan ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi kedua belah pihak.”kita ajukan ke PTUN, nanti kita lihat hasilnya”, ungkapnya.
Sementara itu, pihak pemerintah kota kediri sudah sebelumnya konsisten untuk menggusur dan merefungsi keberadaan kawasan eks lokalisasi Semampir.
“Sesuai rencana, akan kita lakukan alih fungsi pada 10 Desember mendatang”, ungkapan Apip Permana selaku kabag humas pemkot Kediri.
Sebelumnya, KH Anwar Iskandar selaku ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) kota Kediri juga ikut menanggapi akan digusurnya atau dialih fungsikannya kawasan eks lokalisasi Semampir. Dia mewanti-wanti agar pemerintah menyiapkan segalanya dengan manusiawi, lapangan kerja pun seyogyanya harus sudah disiapkan.(wing/bs)
