MEMO – Setelah melakukan kajian mendalam tentang Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2) serta melakukan kunjungan langsung ke lokasi, Majelis Ulama Nusantara (MUN) mengungkapkan dukungannya terhadap kelanjutan proyek ini. Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (1/02/2025), setelah melihat secara langsung dampak positif yang dapat diberikan oleh proyek tersebut.
Juru bicara MUN, KH Mohammad Assidiqi, menjelaskan bahwa salah satu tugas ulama adalah menengahi setiap persoalan dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah, terutama yang membawa kemaslahatan bagi umat, harus didukung. Ia menegaskan bahwa MUN sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk meneruskan PSN PIK 2 karena proyek ini diyakini memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat.
Baca Juga: JUMAT BERSIH SMPN 1 Grogol Libatkan Seluruh Warga Sekolah
Lebih lanjut, Assidiqi menambahkan bahwa MUN berpegang pada prinsip Ahlussunah Waljama’ah dan mendesak pemerintah untuk melanjutkan proyek PSN yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maaruf Amin.
Menurut Assidiqi, seharusnya tidak ada pihak yang mengaitkan proyek strategis ini dengan kepentingan politik tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menghambat proses kelanjutan pembangunan PSN PIK 2. Ia mengutip nasihat Kyai Said Aqil Siradj yang menegaskan bahwa tanah yang tidak dirawat adalah sesuatu yang berdosa untuk dibiarkan. Oleh karena itu, proyek PSN yang memiliki tujuan positif tidak seharusnya dianggap membawa mudarat.
Sebagai bagian dari evaluasi dan tabayun, MUN menyarankan agar semua pihak bijak dalam melihat dampak positif dari PSN PIK 2 dan tidak terjebak dalam kepentingan sekelompok orang yang ingin menghentikan proyek ini. MUN juga mengutip pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartato, yang menegaskan bahwa PSN PIK 2 tidak ada hubungannya dengan kawasan PIK 2 dan tetap akan dilanjutkan.
Untuk diketahui, lahan seluas 1.754 hektar yang menjadi bagian dari PSN PIK 2 adalah milik pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan. Rencana pengembangan di area ini termasuk perluasan wisata mangrove yang awalnya hanya 91 hektar, kini akan diperluas menjadi 514 hektar. Selain itu, akan ada pengembangan wisata eco dan pembangunan masjid seluas 4,5 hektar, tanpa ada rencana untuk membangun rumah komersial.
Baca Juga: Layangkan Somasi!!! Begini Pernyataan LSM GAP Terkait Proyek Pembangunan Syeh Wasil Kota Kediri
MUN juga telah melakukan tabayun kepada pihak-pihak terkait dan melakukan investigasi langsung di lokasi PSN. Tanah yang digunakan untuk proyek ini bukan hasil dari perampasan tanah warga, melainkan tanah yang selama ini terbengkalai dan tidak terurus. Bahkan, pengurus MUN KH. Ibnu Mulkan mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan kunjungan langsung ke Menara Syariah, di mana mereka juga melakukan sholat berjamaah di Masjid Al Khairiyah yang terletak di lantai 5, membuktikan bahwa memang ada fasilitas ibadah di kawasan tersebut.
