Blitar, Memo.co.id
Ketua Ormas Ratu Adil, Mohammad Trijanto mendesak Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin transparansi anggaran dan integritas dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah. Hal ini menyusul adanya dugaan permintaan sumbangan kepada pengusaha lokal untuk menjalankan program Car Free Day (CFD) di Kota Blitar.
Baca Juga: PUPR Kabupaten Blitar Siapkan Jalan Aman untuk Pemudik, 14 Titik Kerusakan Jadi Prioritas
“Jumlah penduduk dan luas wilayahnya sudah diketahui. Kekuatan APBD juga jelas. Kalaupun untuk pengadaan barang dan jasa, kita juga tahu lingkarannya siapa yang sedang bermain api saat ini,” kata Trijanto, Sabtu (18/10/2025).
Trijanto juga menyoroti perlunya menjaga proses demokrasi yang bebas dari praktik money politics.
Baca Juga: Gerindra Blitar Rangkul Media di Ramadan, Perkuat Sinergi dan Komunikasi Publik
“Jika Anda terpilih melalui proses demokrasi sejati dan bukan melalui money politics, tentu tidak akan memikirkan balik modal. Anda pasti akan bingung menghabiskan dana sesuai regulasi yang ada,” ujarnya.
Sejumlah pihak menganggap bahwa fokus seharusnya dialihkan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Banyak warga Kota Blitar yang putus sekolah meskipun pendidikan wajib belajar selama 9 tahun telah ditetapkan.
Baca Juga: Dini Hari Mencekam di Udanawu, Ledakan Petasan Lukai Dua Remaja
“Bangun lapangan pekerjaan yang manusiawi, optimalkan aset Kota Blitar yang hanya menguras anggaran setiap tahun, tanpa kontribusi ke PAD yang konkret,” tambah Trijanto.
Trijanto juga menyerukan agar transparansi APBD dapat diakses publik, serta informasi mengenai pemenang proyek dan progresnya.
“Agar masyarakat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam arti yang sebenarnya,” ujarnya.
Trijanto mengingatkan bahwa praktik yang tidak transparan dapat berujung pada gerakan masif yang merugikan.
“Jangan buat kamuflase terus, padahal penikmatnya cuma oligarki lokal. Rakyat sudah paham dan semakin cerdas,” tandasnya.
Lebih lanjut Trijanto menyampaikan, dalam catatan yang disampaikan oleh sejumlah pihak, dari sisi luasan wilayah, Kota Blitar hanya mengambil sekitar 2% dari wilayah Kabupaten Blitar, dengan penduduk yang mencakup sekitar 12,7% dari total penduduk kabupaten.
“Meskipun Kota hanya sekitar 12,7% dari penduduk dan 2% dari luas, alokasi anggarannya adalah sekitar 36,6% dari APBD Kabupaten Blitar. Ini mencerminkan skala layanan publik yang lebih tinggi di kota,” pungkas Trijanto. **
