Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, akhirnya angkat bicara mengenai proyek LRT Jabodebek yang hingga saat ini belum mencapai Kota Bogor.
Dalam acara Sewindu PSN di Jakarta, Kamis (27/7/2023), Bima Arya menyatakan bahwa penundaan proyek ini bukanlah tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor, melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Meskipun Pemkot Bogor telah siap mendukung proyek ini dengan menyediakan bus-bus Trans Pakuan, namun keputusan mengenai kelanjutan proyek LRT Jabodebek masih berada di tangan kementerian dan pemerintah pusat.
Wali Kota Bima Arya Sugiarto Bongkar Penyebab Penundaan Proyek LRT Jabodebek yang Belum Sampai ke Kota Bogor
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, akhirnya mengemukakan pendapatnya mengenai proyek LRT Jabodebek yang belum mencapai Kota Bogor. Saat ini, proyek LRT Jabodebek baru terhubung dari Jakarta ke Bekasi dan Depok.
Bima Arya menyatakan bahwa hal ini merupakan wewenang Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih menunggu kelanjutan proyek LRT Jabodebek hingga mencapai Kota Bogor.
“Penundaannya bukan karena Wali Kota, tetapi dari pihak pusat yang mengalami penundaan. Sebenarnya, kami berharap proyek ini sudah sampai ke Bogor sejak tahun lalu,” ungkap Bima Arya saat ditemui dalam acara Sewindu PSN di Jakarta, pada Kamis (27/7/2023).
Meskipun demikian, Pemkot Bogor telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung proyek LRT Jabodebek. Mereka telah menyiapkan bus-bus Trans Pakuan sebagai sarana untuk mengantarkan penumpang ke berbagai daerah di Bogor.
“Jadi, kami sedang dalam kondisi menunggu, keputusan ada di kementerian dan pemerintah pusat,” tegas Bima Arya.
Masalah Keuangan dan Kendala Pembebasan Lahan Jadi Penyebab Utama Tertundanya Proyek LRT Bogor
Selain itu, Bima Arya juga membocorkan bahwa sebelumnya, rencananya stasiun LRT Bogor akan dibangun di dekat Terminal Baranangsiang.
Namun, proyek ini terhambat akibat masalah keuangan. Menurut Bima Arya, diperlukan dana sebesar Rp 10 triliun untuk menghubungkan Stasiun LRT Harjamukti di Depok dengan Stasiun LRT Bogor di Baranangsiang.
“Masalahnya adalah pembebasan lahan dan pembiayaan yang memerlukan dana sekitar Rp 2 triliun,” ujarnya.