Sengaja praktek korupsi berjamaah tersebut diset up agar seolah olah tidak ada aliran dana ke Forkopimcam dan Bupati Kediri. Tipikor Polda Jatim, sejak awal sudah menargetkan penanganan kasus tersebut ditarget untuk kepentingan politik.
Ujian perangkat desa di Kabupaten Kediri dilaksanakan pada tahun 2023. Kasus diungkap oleh Tipikor Polda Jatim, setelah beredar isyu Parcok memerlukan penggalangan dana untuki memenangkan pasangan calon Presiden pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Perintahkan Jaksa Hadirkan Camat dan Kapolsek
Pada bagian lain, pada tahun yang sama Pilihan Bupati Kediri dan Pilihan Walikota Kediri, juga membutuhkan amonisi untuk keperluhan suksesi kepala daerah di Kediri. Polda Jatim mengambil langkah strategis, setelah penyelidikan awal, menemukan ratusan juta transaksi di masing masing wilayah di seluruh kabupaten Kediri.
