Blitar, memo.co.id
Kegiatan droping bantuan becak yang diklaim berasal dari Presiden Prabowo Subianto di Desa Karangsono, Kabupaten Blitar, Kamis (29/1/2026), menuai sorotan dan keresahan masyarakat. Pasalnya, Pemerintah Desa Karangsono mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan, baik secara lisan maupun tertulis, terkait kegiatan tersebut, meskipun lokasi droping berada di wilayah administratif desa setempat.
Kepala Desa Karangsono, Tugas Nanggolo Yudo Dilli Prasetyo alias Bagas, menegaskan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya kegiatan droping becak tersebut setelah menerima laporan dari warga pada sore hingga malam hari.
Baca Juga: Ricuh di Depan DPRD Blitar, Mahasiswa Soroti MBG dan KDMP, Ketua Dewan Turun Tangan
“Secara lisan maupun tertulis, kami selaku Pemerintah Desa Karangsono tidak pernah menerima tembusan atau pemberitahuan dari pihak manapun. Kami justru tahu dari laporan masyarakat,” tegas Bagas kepada memo.co.id.
Menurut Bagas, warga sempat merasa resah karena banyaknya orang asing yang berkumpul di wilayah desa, tepatnya di sebelah utara kantor desa. Aktivitas tersebut dinilai tidak lazim dan memicu tanda tanya di kalangan warga.
Baca Juga: Tiga Terpidana Lakukan Pengembalian Uang Korupsi Dam Kalibentak Blitar
“Warga menelepon dan WhatsApp saya. Katanya ramai orang, ada yang gondrong, kelihatannya bukan warga sini. Mereka bertanya itu kegiatan apa dan untuk kepentingan siapa,” ungkapnya.
Setelah dilakukan koordinasi dengan RT setempat, diketahui bahwa keramaian tersebut berkaitan dengan kegiatan droping bantuan becak yang disebut-sebut sebagai bantuan dari presiden. Namun, absennya koordinasi dengan pemerintah desa memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, mulai dari mekanisme penyaluran, transparansi data penerima manfaat, hingga dugaan adanya kepentingan politik di balik kegiatan tersebut.
Baca Juga: Mulai Dikerjakan! Jembatan Garuda Blitar Target Selesai Dua Bulan
Tak hanya itu, proses pengiriman bantuan juga berdampak pada fasilitas publik desa. Truk pengangkut becak diketahui menyangkut instalasi listrik desa akibat muatan berlebih dan tinggi kendaraan yang tidak sesuai.
“Saat itu perangkat desa sedang menyelesaikan SPJ karena ada monitoring. Tiba-tiba listrik kantor desa padam. Setelah dicek, ternyata instalasi listrik tersangkut truk pengangkut becak,” jelas Bagas.
Akibat kejadian tersebut, kantor desa serta sejumlah rumah warga mengalami pemadaman listrik selama beberapa jam. Kondisi ini pun memicu keluhan tambahan dari masyarakat.
Sorotan publik semakin menguat lantaran lokasi droping bantuan berada di wilayah yang diketahui terdapat pengurus Partai Gerindra, termasuk Ketua PAC setempat. Meski demikian, Bagas menegaskan bahwa lokasi penurunan becak bukanlah milik pengurus partai.
“Lahannya milik warga, biasa digunakan untuk penjemuran gabah. Memang di sekitar lokasi itu ada pengurus Gerindra, tapi lahannya bukan milik partai,” katanya.
Terkait jumlah bantuan, kriteria penerima manfaat, hingga mekanisme pengusulan, pemerintah desa mengaku sama sekali tidak mengetahui. Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bantuan tersebut mencapai ratusan unit untuk seluruh wilayah Kabupaten Blitar, namun penurunannya justru dilakukan di Desa Karangsono.
“Kami tidak tahu siapa penerimanya, siapa pengusulnya, dan siapa yang menyalurkan. Katanya ratusan untuk seluruh kabupaten, tapi kenapa dropingnya di Karangsono. Ini yang jadi pertanyaan masyarakat,” ujarnya.
Bagas menegaskan, jika bantuan tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat, seharusnya dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan pemerintah desa yang memiliki data serta memahami kondisi sosial warga.
“Kalau tanpa koordinasi resmi seperti ini, wajar jika muncul dugaan politisasi bantuan dan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media belum memperoleh konfirmasi resmi maupun keterangan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Blitar terkait kegiatan droping bantuan becak tersebut.**
