Kediri, Memo
Debat publik kedua Pilkada Kabupaten Kediri 2024 berhasil digelar KPU Kabupaten Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Kamis (14/11/2024) malam. Dalam debat itu, Calon Bupati Hanindhito Himawan Pramana mendapati pertanyaan Cabup Deny Widyanarko berkaitan dengan penuntasan pemukiman kumuh.
“Bagaimana upaya Mas Dhito dalam menangani perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Kediri dan berapa anggaran yang sudah digelontorkan?,” tanya Deny, pada Segmen ke-4 sesi tanya jawab antar paslon disertai tanggapan.
Menjawab pertanyaan itu, Cabup Dhito membeberkan, di periode pertamanya pihaknya telah menangani sekitar 9.700 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bahkan, pihaknya berkomitmen bakal meningkatkan perbaikan tersebut menjadi 20.000 rumah sesuai yang tercantum dalam e-RTLH.
“Itu yang akan kita lakukan sesuai program pemerintah pusat yang namanya Kotaku, Kota Tanpa Kumuh,” target Dhito.
Merespon pernyataan itu, Deny menyebut jika kepemimpinan Dhito selama 3,5 tahun jumlah pemukiman kumuh bertambah dari 6 desa sebelum Dhito menjabat dan kini menjadi 25 desa.
“Khawatirnya nanti bertambah banyak desa-desa yang kumuh,” respon Deny.
Dhito pun membantah pernyataan tersebut. Pasalnya, pada tahun 2020 luas kawasan kumuh di Kabupaten Kediri berada di luasan 273,74 Ha. Sedangkan pasca kepemimpinan Dhito, luas kawasan kumuh menjadi 52,32 Ha dengan penanganan mencakup 166,52 Ha pada 2023.
Meski diakui terdapat beberapa evaluasi, namun kata Dhito, kondisi tersebut tak lepas dari adanya wabah Covid-19 yang melanda kurang lebih 2 tahun di Kabupaten Kediri. Dimana, sebagian besar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada saat itu difokuskan untuk penguatan sektor kesehatan masyarakat.
“Semua anggaran kita refocusing ke rumah sakit, ke sektor-sektor Kesehatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, secara umum Dhito berkomitmen untuk menyelesaikan masalah kawasan kumuh di Kabupaten Kediri. Salah satunya menerapkan strategi kolaborasi dengan pihak swasta sehingga perbaikan RTLH semakin cepat teratasi.
Menurut cabup petahana itu, kolaborasi bertujuan untuk memunculkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial antar masyarakat secara luas. Hal itu pun dinilai memiliki pengaruh signifikan bagi perubahan kawasan kumuh di lingkungan masyarakat.
“(Seperti) di sana ada saudara saya Pak Tris berasal dari (Kecamatan) Puncu. Beliau sudah membantu saya membangun rumah tidak layak huni kurang lebih 200 rumah,” ungkap Mas Dhito.
Untuk itu, strategi penguatan berkolaborasi dengan pihak swasta akan terus dilanjutkan jika Dhito kembali terpilih di Pilkada 2024. Termasuk merealisasikan perbaikan rumah menjadi 20.000 RLTH di periode kedua.
“Maka saya sampaikan, perlu kerja sama dengan orang-orang yang filantropis. Ada CSR dari berbagai macam swasta. Saya rasa itu yang perlu dilakukan,” pungkasnya.
